SUKABUMI EKSPRES — Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan mengaku tercenung memantau perkembangan politik tanah air akhir-akhir ini pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
“Saya berbicara sebagai bagian dari warga, bagian dari rakyat yang gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan,” ujar Ganjar dikutip dari keterangannya di X, Sabtu (11/11/2023).
Ganjar juga mengaku gelisah dan semakin terusik setelah mencermati kata demi kata dan kalimat demi kalimat atas putusan MKMK tersebut.
Baca Juga:Sayap Relawan Anies Perkuat Basis di Bandung RayaPrabowo-Gibran Diprediksi Menang Satu Putaran
“Mengapa sebuah keputusan dari pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos. Apakah ada pertanggung jawaban secara hukum?” katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan Indonesia masih sangat panjang perjalanannya. Ia berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa. Tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan.
“Kita, generasi yang ada saat ini, punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya, tidak,” tegasnya.
“Kita akan memastikan sejarah yang terang. Kita akan memastikan demokrasi yang kuat dan berkeadilan. Selamanya. Diam bukan sebuah pilihan,” pungkas Ganjar.
Diketahui, putusan MK itu menjadi kontroversi karena dinilai memuluskan jalan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman, untuk melaju sebagai bakal calon wakil presiden 2024. (*)