SUKABUMI EKSPRES – Nilai kerugian bencana di Kota Sukabumi mencapai sebesar Rp5 miliar lebih. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerusakan berbagai bangunan yang terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taupiq, menjelaskan kerugian tersebut terjadi selama periode Januari-Oktober tahun ini. Mayoritas berasal dari kerugian akibat kerusakan bangunan rumah warga.
“Secara aggregate, kejadian bencana di Kota Sukabumi selama periode Januari-Oktober sebanyak 149 kali yang tersebar di tujuh kecamatan. Secara nominal, taksiran nilai kerugiannya mencapai sebesar Rp5.717.475.000,” kata Novian dalam keterangannya, kemarin (21/11).
Baca Juga:SMPN 14 Rencanakan Program Pengolahan PanganPasang Stiker Imbauan Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu
Novian merinci, dari taksiran kerugian itu  nilai terbesar akibat kebakaran permukiman yang mencapai sebesar Rp2.371.100.000. Kemudian dampak tanah longsor mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.907.850.000, cuaca ekstrem sebesar Rp755.650.000, banjir sebesar Rp608.375.000, angin topan atau puting beliung sebesar Rp38.400.000, dan kebakaran lahan sebesar Rp36.100.000.
“Terdapat seluas 11,7862 hektare lahan yang terdampak berbagai bencana,” jelasnya.
Ratusan kali kejadian bencana mengakibatkan sebanyak 149 unit bangunan rusak. Rinciannya, rusak berat sebanyak 14 unit, rusak sedang sebanyak 36 unit, dan rusak ringan 110 unit.
“Ada 105 kepala keluarga atau 120 jiwa yang terdampak. Terdapat korban luka berat sebanyak satu orang dan luka ringan delapan orang,” tuturnya.
Nilai kerugian bencana bersifat dinamis. Artinya, besaran nilai kerugian diperkirakan bakal bertambah mengingat memasuki November terjadi berbagai bencana menyusul peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.
“Sejauh ini, berbagai bencana yang terjadi sudah kami tangani dengan baik,” ungkapnya.
BPBD mengimbau masyarakat tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi. Sebab, sesuai prakiraan BMKG, saat ini sudah mulai memasuki hujan.
“Kami juga di BPBD meningkatkan kewaspadaan dengan menyiagakan personel yang selalu siap siaga. Koordinasi juga dilakukan lintas sektoral, termasuk dengan aparatur wilayah di tingkat kecamatan dan kelurahan,” pungkasnya. (ist)