Dampingi Pj Wali Kota Sukabumi, DP2KBP3A Terima Tim Verifikasi Lapangan Pengarustamaan Gender Kemen PPPA

Dampingi Pj Wali Kota Sukabumi, DP2KBP3A Terima Tim Verifikasi Lapangan Pengarustamaan Gender Kemen PPPA
0 Komentar

SUKABUMI – Pemkot Sukabumi menerima TIM Verifikasi Lapangan Pengarustamaan Gender Tahun 2023 dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melakukan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Ruang Utama Setda Kota Sukabumi, Jumat (10/11) lalu.

Hadir dalam kesempatan ini Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Sekrataris Daerah Kota Sukabumi Dida sembada, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi Yadi Mulyadi, Sekretaris DP2KBP3A Kota Sukabumi, Rina Hestianasmi, Ketua TP PKK Kota Sukabumi para Kepala OPD dan para Camat Se Kota Sukabumi.

“Momen ini menunjukkan Pemkot Sukabumi berkomitmen kuat dalam pengarusutamaan gender di semua sektor,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji.

Baca Juga:Kejar Target, DPMPTSP dan Disdukcapil Gelar Sijimat Boss dan Sijempol di LimusnunggalCikole jadi Percontohan Pengelolaan Sampah

Indikatornya karena memberikan kesempatan yang sama berbagai sisi kepada kaum perempuan. Didukung semua sektor memberikan peluang yang sama. ” Perempuan bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya dan program mengarah kesana,” jelasnya.

Kusmana optimistis pada tahun ini bisa kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Sebab, capaian yang disampaikan bisa divalidasi. Intinya kata Kusmana, pemkot sebagai pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

Diketahui APE merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah.

“Indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender dilihat dari aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat diantaranya komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender dan partisipasi Masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, APE merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang melandasi pembangunan di negeri ini, dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “APE dilaksanakan satu kali dalam dua tahun, dan terbagi atas Empat kategori yaitu, Pratama, Madya, Utama, dan Mentor,” jelasnya.

Berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.

0 Komentar