SUKABUMI EKSPRES– Program makan siang gratis dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin Jokowi. Pada Senin (26/2/2024).
Program godokan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu bakal dimasukkan dalam APBN 2025. Menurut pengamat, hal itu adalah langka taktis.
“Saya pikir itu langkah taktis yang harus diambil pemerintah sekarang untuk mengantisipasi kesinambungan program pemerintah nanti,” kata Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Nurmal Idrus, kepada fajar.co.id melalui WhatsApp, Selasa (27/2/2024).
“Apalagi, RAPBN 2025 memang sudah harus disusun mulai sekarang,” tambahnya.
Baca Juga:Prabowo Bakal Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan dari JokowiJadikan Sidat Sebagai Ikon Kabupaten Sukabumi
Sial program itu godokan Prabowo-Gibran, menurutnya itu bukan persoalan. Walau Prabowo-Gibran belum resmi menang Pilpres.
“Tak ada persoalan dengan belum adanya penetapan KPU mengenai capres terpilih. Semua bisa menyesuaikan nanti jika ada kondisi politik tertentu,” jelasnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi untuk menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Agar program pemerintahan pasca Jokowi bisa dipastikan berjalan dan diwujudkan sesuai janji kampanye.
“Pemerintahan ini sudah akan berakhir pada Oktober 2024 nanti. Apakah itu menandakan adanya pengaruh Jokowi terhadap Prabowo, publik secara luas sudah mengetahui kondisi ini,” terangnya.
Dalam rangka kesibambungan pemerintahan, baginya, persoalan Pemilu mesti dikesampingkan. Dengan mendahulukan kepentingan rakyat.
“Tetapi, dalam konteks kesinambungan pemerintahan langkah itu perlu diambil dan yang diuntungkan adalah rakyat. Persoalan politik Pemilu harus dipisahkan dalam kondisi ini,” tegasnya.
Yang sekarang adalah bagaimana mendorong pemerintahan sekarang bisa meletakkan ruang fiskal yang lebih lebar agar pemerintahan ke depan bisa segera mewujudkan janji kampanyenya dan rakyat bisa segera menikmatinya,” tandasnya. (Arya/Fajar)