Kusmana menjelaskan, PDRB tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menentukan angka kemiskinan di suatu daerah. “Data yang lebih akurat mengenai angka kemiskinan diukur BPS. Kami memiliki data yang jelas mengenai hal ini,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Sukabumi menunjukkan tren yang positif dengan persentase mencapai 7,2 persen. “Ini adalah bukti bahwa upaya kami dalam mengurangi angka kemiskinan mulai membuahkan hasil,” tambahnya.
Kusmana juga menyoroti potensi penggiringan isu kemiskinan yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah.
Baca Juga:FPM Refleksi Menolak Lupa Tragedi September HitamKedisiplinan Pemilik Kendaraan Melakukan Uji KIR 'Melempem'
“Kami menyayangkan adanya penyebaran informasi yang tidak benar ini, terutama saat menjelang Pilkada. Ini merupakan bentuk kampanye hitam yang dapat merusak keharmonisan masyarakat,” tegasnya.
Kusmana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas Kota Sukabumi. “Mari kita bersama-sama menyongsong pilkada yang damai dan menghindari pola kampanye yang dapat memecah belah persatuan,” pungkasnya.Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengajak seluruh warga untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. (ist)