Pengemudi Ojol di Sukabumi Gelar Aksi Damai, Tuntut Perbaikan Sistem Layanan Aplikator

Istimewa
AKSI DAMAI: Pengemudi ojek online (ojol) di Kota Sukabumi berunjuk rasa menuntut perbaikan sistem layanan aplikator yang dinilai merugikan para mitra pengemudi. Foto: SOFWAN ZULFIKAR/SUKABUMI EKSPRES
0 Komentar

SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa, kemarin (17/2). Aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB ini diikuti sekitar 500 pengemudi dari 30 hingga 40 komunitas ojol.

Para peserta aksi menuntut perbaikan sistem layanan aplikator yang dinilai merugikan para mitra pengemudi.

Koordinator aksi, Hendra Mulyadi, menyampaikan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dianggap menyengsarakan driver. “Kami melakukan aksi mogok sebagai bentuk solidaritas. Namun, kami tidak mewajibkan semua pengemudi untuk offbid, mereka bebas memilih,” ujarnya.

Baca Juga:DKP3 dan BBPAT Kota Sukabumi Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Tebar Benih LeleDinsos Terus Dorong Peningkatan Graduasi Penerima Bansos di kota Sukabumi

Hendra menjelaskan, para pengemudi ojol menuntut dihapuskannya layanan Slot dan Aceng, serta menolak kebijakan aplikator yang dianggap semena-mena. “Dari segi tarif, sistem ini sangat merugikan karena lebih murah dibanding tarif reguler. Untuk layanan Aceng, tarifnya hanya Rp5 ribu. Sedangkan Slot Rp6 ribu. Aceng adalah layanan pengangkutan makanan di Gojek dan Slot ada di Grab,” paparnya.

Selain menuntut kebijakan tarif yang lebih adil, aksi damai ini juga dimaksudkan sebagai dukungan bagi rekan-rekan ojol yang tengah berdialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Para pengemudi berharap ada perubahan dalam sistem aplikator yang lebih berpihak kepada kesejahteraan mitra driver.

Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum. Perwakilan pengemudi ojol berharap tuntutan mereka dapat segera didengar dan direspons oleh pihak aplikator maupun pemerintah. (mg5)

0 Komentar