Fokus utama saat ini adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, fiskal Kota Sukabumi saat ini masih lemah, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah untuk memperkuatnya.
“Saya tekankan pentingnya ada perubahan cara pandang wajib pajak terhadap pemerintah, agar sistem perpajakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” kata Ayep.
Kepala Dalduk KBP3A, Yadi Mulyadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa realisasi pembangunan rehabilitasi tahun lalu mencapai 98 persen. Sementara untuk sektor non-fisik, capaiannya mencapai 98,75 persen. Namun, ia mengakui bahwa masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah keterlambatan petunjuk teknis dari pusat yang membuat beberapa program mengalami hambatan dalam pelaksanaan.
Baca Juga:Jadwal Pengangkatan di kota Sukabumi Diundur, CPNS dan PPPK PasrahTiga Kampung 'Gelap Gulita' di Sukabumi, Listrik Padam Sejak Terjadi Bencana
“Saya berharap agar ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dapat lebih maksimal, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaksanaan program. Jika petunjuk teknis bisa diterbitkan lebih cepat, maka program-program di daerah dapat segera berjalan tanpa hambatan,” jelas Yadi.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan efisien. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan KPPN, pembangunan di Kota Sukabumi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (ist)