SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM- – Pemerintah Kota Sukabumi berencana memangkas dana hibah hingga 50 persen pada tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini adalah keharusan yang tidak bisa dihindari.
“Efisiensi? Semuanya karena itu sudah keharusan. Tapi, nanti akan ada keuntungan dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Kita lihat nanti ya hasilnya,” ujar Ayep Zaki ditemui di sela menghadiri kegiatan seminar yang digelar PWI Kota Sukabumi di Gedung Puski, kemarin (12/3).
Baca Juga:Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang,Optimalkan Pencarian Korban Hilang dan Perbaikan Infrastruktur di SukabumPolsek Jampangkulon Sukabumi Ciduk Pelaku Pencurian Obat-obatan Pertanian
Dana hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Sukabumi. “Hasil efisiensi juga akan dipakai untuk kepentingan pembangunan. Itu jadi skala prioritas. Sudah ada petunjuk-petunjuk yang diberikan pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait dengan dana hibah, Ayep Zaki menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan evaluasi mendalam untuk menentukan total anggaran yang bisa dipangkas. “Terkait dana hibah, saya akan lihat nanti berapa totalnya. Kalau bisa diefisiensikan 50 persen. Harus tahun ini kita laksanakan. Jadi total dana hibah itu harus kena efisiensi,” tegasnya.
Kebijakan ini penting demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Sukabumi. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran merupakan perintah dari pemerintah pusat yang secara langsung akan berdampak ke pemerintah daerah.
“Karena saya juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan. Masa iya dana hibah tidak kena efisiensi? Karena hibah ini menjadi sorotan utama,” katanya.
Ayep Zaki menyebut kebijakan ini juga merupakan bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dirinya menyebutkan bahwa, perhatian khusus terkait alokasi dana hibah ini, menjadi sorotan langsung Gubernur Jawa Barat yang menilai bahwa dana hibah ini kental akan kepentingan pribadi.
“Jadi pertanyaan Pak Gubernur Jawa Barat masalah dana hibah ini. Dikhawatirkan dana hibah ini menjadi dana titipan-titipan. Jadi dana hibah ini harus kita evaluasi. Yang penting masyarakat semua mendukung kebijakan ini,” pungkasnya. (mg5)