SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi meluncurkan inovasi digital terbaru bernama Si Pintar Labumi atau Sarana Informasi Integrasi Narapidana Terpadu Lapas Sukabumi. Aplikasi ini dirancang sebagai media informasi yang dapat diakses langsung masyarakat, khususnya keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tanpa dipungut biaya dan tanpa melalui perantara.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, layanan ini diharapkan mampu menekan potensi praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Kami ingin menghadirkan layanan informasi yang bisa dijangkau langsung masyarakat. Si Pintar Labumi hadir agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara mandiri, gratis, dan tentunya bebas dari praktik-praktik menyimpang,” ujar Kalapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, kemarin (12/6).
Baca Juga:Tertib Ukur Bisa jadi Indikator UMKM Naik KelasMarak Papan Reklame 'Bodong', DPRD Kota Sukabumi Tuding Terjadi Ketidaksinkronan Antar-OPD
Aplikasi ini mengedepankan kemudahan akses melalui sistem barcode yang ditempatkan di area layanan kunjungan Lapas Sukabumi. Cukup dengan memindai kode QR, pengunjung akan diarahkan untuk mengisi formulir digital berisi pertanyaan atau permohonan informasi terkait program-program integrasi narapidana.
“Formulir yang diisi secara digital itu akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas melalui WhatsApp. Komunikasi menjadi lebih cepat, personal, dan efisien tanpa harus menunggu lama,” jelasnya.
Layanan ini mencakup berbagai informasi penting, seperti ketentuan pembebasan bersyarat, pembaruan status narapidana, serta proses reintegrasi sosial. Dalam waktu singkat sejak diperkenalkan, aplikasi ini telah digunakan oleh lebih dari 170 orang, menandakan tingginya respons dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital tersebut.
“Ini merupakan langkah konkret kami dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mendukung target Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menjadi prioritas nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM,’ terangnya. (mg5)