SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin rapat pimpinan SKPD yang digelar di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, kemarin (23/6). Rapat strategis ini dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD, Direktur BUMD, para camat, kepala bagian Setda, serta Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan.
Dalam arahannya, Ayep menekankan pentingnya kemandirian fiskal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. “Kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana pusat atau provinsi. Gali potensi lokal, hadirkan inovasi, dan manfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar Ayep Zaki di hadapan para peserta rapat.
Ia juga meminta agar seluruh SKPD menyusun anggaran secara rinci dan akurat. “Tidak boleh ada anggaran yang tidak tercatat atau terlewat. Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Kita akan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan adil,” tegasnya.
Baca Juga:Paripurna DPRD Agenda Penyampaian Padum Fraksi Atas LPJ APBD 2024Bupati Sukabumi Ajak KORMI Angkat dan Lestarikan Olahraga Tradisional
Terkait pengelolaan dana dari sumber-sumber khusus seperti cukai, pajak kendaraan bermotor, dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Wali Kota mengingatkan agar penggunaannya sesuai dengan regulasi. “Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal administrasi, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ayep Zaki juga menekankan pentingnya komunikasi internal yang sehat dan terbuka antarunit kerja. Ia menyatakan, “Kalau ada masalah, sampaikan langsung ke saya. Kita harus punya komitmen etis untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif.”
Ayep mengimbau seluruh kepala SKPD, camat, dan lurah agar aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan langsung di lapangan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab dinamika sosial. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai kanal komunikasi resmi. “Semua kegiatan harus terdokumentasi dan dipublikasikan secara konsisten. Masyarakat berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan,” ucapnya.
Mengenai hasil temuan BPK RI, Wali Kota memerintahkan SKPD untuk segera menyelesaikan semua rekomendasi. “Kita sudah bentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Jangan tunggu waktu. Tahun 2026 harus bersih dari temuan yang berulang,” ujarnya.