Forum Ketua RW di Kota Sukabumi Tolak P2RW Diganti

Istimewa
Ist
0 Komentar

Puluhan ketua RW di Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD setempat, kemarin (19/8). Mereka menyuarakan aspirasinya menyusul rencana bakal adanya perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Surat audiensi dikawal langsung para ketua RW perwakilan dari Kecamatan Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros. Kehadiran mereka menjadi bentuk penegasan penolakan terhadap wacana perubahan program P2RW.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menjelaskan terdapat sembilan poin utama yang akan dibahas pada audiensi tersebut. “Pertama, kami meminta agar program P2RW tetap dijadikan sebagai program prioritas dalam pembangunan kemasyarakatan di tingkat RW,” ujar Levi kepada wartawan.

Baca Juga:Mobil Pengangkut Pupuk Terjun ke Jurang di CikidangOknum Pegawai RS Bunut Diduga Terlibat Narkoba, 4 Orang Berstatus ASN

Dia juga menyampaikan kekhawatiran pengalihan program P2RW menjadi Program Padat Karya justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. “Kami meminta wali kota tidak mempolitisasi program-program yang sudah terbukti bermanfaat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Menurut Levi, sejatinya P2RW buka dihapus atau diganti, tapi justru harus ditingkatkan dari segi anggaran agar lebih optimal pelaksanaannya. “Kami juga meminta DPRD untuk tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Pada poin lainnya, Forum Ketua RW juga mendesak DPRD agar mengawal janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi agar direalisasikan sesuai aspirasi warga. “Para ketua RW sangat mendukung program atau kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya,” tegas Levi.

Ia berharap, audiensi yang dijadwalkan pada 22 Agustus 2025 dapat difasilitasi DPRD. Baginya, menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. “Langkah kami ini murni demi kepentingan masyarakat di tingkat RW, bukan untuk kepentingan individu,” tandasnya. (ist)

0 Komentar