JAKARTA – Kota Sukabumi menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan dan menerima insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar dari pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kesehatan di Auditorium Kemenkes, Jakarta, kemarin (12/11).
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir pada acara tersebut. Ayep didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ida Halimah.Ayepa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran, tenaga kesehatan, serta kader PKK dan Posyandu yang telah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di daerahnya.
Baca Juga:Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi Gelar Bazzar UMKMPemkot Sukabumi Dukung Agenda Transformasi Kesehatan Nasional
“Alhamdulillah, hari ini Kota Sukabumi mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,5 miliar yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Prestasi ini diraih berkat keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 7,2 persen, dari 26,4 persen menjadi 19,2 persen,” ungkap Ayep.
Menurutnya, capaian ini menjadi hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang terus aktif melakukan intervensi gizi dan edukasi di tingkat keluarga. Dia menegaskan, upaya penurunan stunting di Sukabumi akan terus berlanjut dengan semangat kolaboratif.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah agar Sukabumi menjadi salah satu kota yang mampu mencapai sasaran nasional penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2029,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting nasional. Dia menyebut, untuk pertama kalinya sejak 2013, angka stunting nasional berhasil turun di bawah 20 persen.
“Pada tahun 2024, angka stunting nasional turun menjadi 19 persen, setelah sebelumnya bertahan di atas 30 persen selama satu dekade. Ini capaian besar, namun kita masih punya PR besar untuk mencapai target 14 persen di tahun 2029,” ujar Budi Gunadi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa penurunan stunting telah menjadi salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, hingga kader di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu.