SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pembangunan Kota Sukabumi pada masa mendatang membutuhkan perencanaan yang tepat dan berbasis skala prioritas. Terlebih, ke depan kebijakan efisiensi anggaran pusat–daerah masih akan diberlakukan.
Karena itu, perencanaan yang matang, terukur, dan berpihak pada masyarakat kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Sukabumi melalui pelaksanaan Kick-Off Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 yang digelar di Bappeda Kota Sukabumi, kemarin (27/11).
Kegiatan dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari, serta para kepala perangkat daerah.
Baca Juga:Menko Pemberdayaan Masyarakat Kunjungi Korban Bencana, Tinjau Pembangunan Rumah di Kecamatan CisolokPGRI Kota Sukabumi Gelar Resepsi Malam Anugerah Insan Pendidikan 'Hebat'
Kick-Off Meeting ini bertujuan menetapkan arah dan prioritas pembangunan 2027, dengan penekanan pada penguatan indikator makro, penyehatan fiskal daerah, serta pemenuhan program unggulan yang belum terlaksana.
Dalam pernyataannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa fokus pembangunan tahun 2027 selaras dengan janji politiknya, yaitu menekan angka pengangguran. Ia menyoroti kebutuhan efisiensi belanja pegawai yang saat ini mencapai 49% dari APBD, atau sekitar Rp179 miliar di atas target perencanaan Kementerian Keuangan.
“Kalau kita bisa efisiensi 50 miliar saja, uang ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pengangguran. Ada banyak yang bisa bekerja. Saya minta ini diperhitungkan,” ujarnya.
Ayep menekankan bahwa masyarakat adalah keluarga yang perlu diperjuangkan taraf hidupnya. Karena itu, langkah pengurangan belanja pegawai disebutkan sebagai strategi utama penyehatan fiskal, dengan batasan implementasi maksimal 30 persen pada tahun 2027.
Upaya tersebut meliputi tidak ada penambahan pegawai ASN atau non-ASN, serta evaluasi tenaga non-ASN secara berkala. Selain penekanan pada penanganan pengangguran, Wali Kota Sukabumi juga menegaskan komitmennya terhadap peningkatan pendidikan melalui penyediaan beasiswa sarjana dan pelatihan vokasi bagi warga ber-KTP Kota Sukabumi.
“Saya tidak akan mendidik ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Warga kota akan saya perjuangkan, terutama kelompok usia produktif yang saat ini menjadi basis angka pengangguran sebesar 8,1 persen,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, ia menyampaikan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan kemoterapi kanker di RSUD Syamsudin, SH (Bunut). “Jangan sampai warga Kota Sukabumi harus berobat ke Dharmais Jakarta atau ke Bandung. Bunut sudah menyiapkan alatnya, tinggal di-cover BPJS untuk pembiayaannya. Hal seperti ini penting,” tegasnya.