SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui operasi gabungan pajak kendaraan bermotor yang digelar di sejumlah titik strategis. Operasi tersebut menyasar pengendara roda dua maupun roda empat dengan antusiasme masyarakat yang dinilai cukup baik oleh pemerintah daerah.
Kegiatan berlangsung di area parkir Superindo di Jalan RA Kosasih, kemarin (9/12). Turut hadir Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Boby Maulana, Kepala Dinas Perhubungan Iskandar Ihfan, serta Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pajak Daerah BPKPD, Rahmat Hidayat.
Ayep Zaki menyampaikan, hingga awal Desember capaian PAD Kota Sukabumi baru mencapai 90 persen atau masih terdapat kekurangan sekitar 10 persen dari target. Namun Ayep optimistis sisa target dapat terpenuhi dalam satu bulan terakhir tahun anggaran. “Hari ini baru tercapai 90 persen atau masih minus 10 persen. Insya Allah bulan ini bisa terkejar,” ujar Ayep.
Baca Juga:Kapolda Cek Pengamanan di Sukabumi Jelang NataruPembangunan Glamping di Pesisir Pantai Diduga Ilegal
Hingga periode ini PAD Kota Sukabumi tercatat mencapai Rp489 miliar. Namun masih menyisakan defisit sekitar 10 persen. Pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh pada akhir Desember mendatang untuk memastikan capaian optimal pendapatan daerah.
Ayep menegaskan, pendapatan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur. Pemerintah kota saat ini tengah memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah.
“Pembangunan jalan itu ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta kota. Sekarang sedang fokus membangun jalan yang menjadi tanggung jawab kota,” jelasnya.
Selain membahas PAD, Ayep juga menyoroti struktur belanja pegawai Pemkot Sukabumi yang mencapai 49 persen atau jauh di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai respon, Pemkot Sukabumi menegaskan akan menghentikan sementara pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) maupun Tenaga Harian Lepas (THL). “Untuk saat ini tidak ada dulu pengangkatan TKS dan THL sampai belanja pegawai bisa turun signifikan,” tegas Ayep.
Lebih lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan uji kompetensi bagi pegawai non-ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. “Karena tidak mungkin PAD dan APBD dihabiskan untuk belanja pegawai,” tambahnya. (mg5)