JL R SYAMSUDIN – Pemerintah Kota Sukabumi segera memfinalisasi APBD 2026. Hari ini, rencananya akan dilaksanakan rapat pimpinan sebagai langkah akhir penyelarasan kebijakan dan program prioritas daerah.
“APBD 2026, saya kira ini sudah selesai ya. Nanti kita rapim dulu pada 29 Desember 2025,” kata Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Sabtu (27/12).
Salah satu fokus utama pengelolaan APBD 2026 adalah penguatan transparansi keuangan daerah. Pemerintah Kota Sukabumi berencana menyiapkan regulasi khusus agar seluruh proses pemasukan dan pengeluaran anggaran dapat diketahui publik secara terbuka.
Baca Juga:Tol Bocimi Beres, Wisatawan Diprediksi MelonjakLarang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun
“Kita akan bikin suatu program terkait transparansi pengeluaran dan pemasukan Pemerintah Kota Sukabumi. Publik harus tahu berapa uang yang masuk ke kota dan berapa rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan,” jelasnya.
Dia menegaskan, langkah transparansi tersebut tidak akan dilakukan secara serampangan, melainkan melalui penyusunan regulasi yang matang agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. “Sekarang kita buat dulu regulasinya, supaya kita bergerak tidak melanggar hukum. Saya ingin semuanya transparan,” ujar Ayep.
Selain transparansi anggaran, Ayep juga menyoroti pentingnya kompetensi aparatur pemerintah. Menurutnya, setiap individu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan tugasnya. “Termasuk semua yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dia harus mempunyai kompetensi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi telah resmi mengesahkan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu (28/11). Pengesahan tersebut berlangsung di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat hingga mencapai 21 persen.
“Alhamdulillah rapat paripurna ini tepat waktu. APBD 2026 sudah sah dan tinggal diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam 14 hari akan ada jawaban,” ujar Ayep usai rapat paripurna.
Ayep mengakui, postur APBD 2026 mengalami efisiensi besar akibat penurunan signifikan TKD. Namun demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan program prioritas masyarakat. “APBD Kota Sukabumi tahun 2026 sangat besar efisiensinya, tapi mudah-mudahan kita bisa melewatinya,” katanya.
Dia juga menyampaikan keberatannya atas besarnya pemotongan TKD yang dialami Kota Sukabumi dibandingkan daerah lain. “Ada daerah lain yang pemotongannya hanya tiga sampai sepuluh persen, sementara Kota Sukabumi dipotong 21 persen,” ungkap Ayep.