SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi mengkritisi pemagaran Lapang Merdeka Sukabumi. Pasalnya, selain dinilai menghamburkan anggaran, proyek yang disebut menyedot APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2025 hingga lebih dari Rp600 juta itu juga dipertanyakan dasar perencanaannya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menilai alasan pemagaran yang disampaikan wali kota ke publik tidak memiliki korelasi yang jelas. “Intinya, alasan yang disebutkan beliau pada salah satu media itu tidak korelasi. Saya tidak menemukan dasar perencanaan yang jelas alasan Lapang Merdeka harus dipagar,” ujar Danny, kemarin (6/1).
Wakil rakyat dari Dapil 1 tersebut menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak menemukan satu pun dokumen resmi yang menyebutkan adanya rencana pemagaran Lapang Merdeka, baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan. “Saya tidak menemukan dokumen yang menyatakan bahwa Lapangan Merdeka itu harus dipagar. Tidak ada perencanaan yang menyebutkan hal tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:WNA Meninggal Dunia saat Main Jetski, Tabrak Ombak saat Melaju KencangDinkes kota Sukabumi Luncurkan Sipaling Berseri
Danny juga mementahkan pernyataan Wali Kota Sukabumi yang menyebut pemagaran Lapang Merdeka merupakan kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya. Menurut Danny, baik pada masa Penjabat Wali Kota maupun kepemimpinan Wali Kota Sukabumi periode 2018–2023 tidak pernah ada rencana pemagaran kawasan tersebut. “Baik pada masa Pak Pj Wali Kota Sukabumi maupun pada masa Kang Fahmi, tidak pernah ada rencana pemagaran Lapang Merdeka,” kata Danny.
Danny menyoroti konsep penataan kawasan pusat kota yang sejak awal dirancang terintegrasi tanpa sekat. Lapang Merdeka, menurutnya, merupakan bagian dari satu kesatuan ruang publik bersama Gedung Juang 45, Alun-alun Kota Sukabumi, hingga Masjid Agung. “Konsep dari kawasan itu adalah terintegrasi, dari Gedung Juang 45 sampai Alun-alun dan Masjid Agung. Bisa dibayangkan kalau semuanya harus dipagar,” ujarnya.
Dia menilai pemagaran justru bertentangan dengan semangat keterbukaan ruang publik yang selama ini menjadi identitas Lapang Merdeka sebagai ruang bersama masyarakat. Karena itu, Danny menilai alasan yang disampaikan wali kota terkesan dipaksakan. “Jadi alasan itu mengada-ada. Ini bukan soal melanjutkan program, karena faktanya program itu tidak pernah ada,” tegasnya.