“Kang Dedi Mulyadi sejak 2025 sudah menyampaikan arah APBD Jabar 2026. Jalan-jalan provinsi ditargetkan mulus di 2026, lalu 2027 mulai intervensi jalan kabupaten dan kota. Itu jelas arahnya,” ungkapnya.
Sebaliknya, Inggu mengaku kebingungan melihat arah kebijakan APBD Kota Sukabumi saat ini. Ia mempertanyakan skala prioritas pembangunan yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
“Terus terang saya bingung, APBD Kota Sukabumi ini arahnya ke mana?. Justru yang muncul hal-hal yang kurang urgen, seperti rencana jembatan Cibeureum dan lapdek Cibeureum,” katanya.
Baca Juga:Masifkan GPM Jelang RamadanPergerakan Tanah Susulan, Dua Rumah Terdampak
Dia tidak menolak rencana pembangunan tersebut. Namun mempertanyakan urgensinya di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan. “Bagus sih jembatan dan lapdek itu. Tapi urgensinya apa? Harusnya ditentukan mana yang paling prioritas. Kalau jalan lingkungan dan jalan wilayah sudah beres, silakan,” ujarnya.
Inggu menegaskan DPRD akan tetap memberikan apresiasi terhadap setiap program pembangunan, sepanjang pemerintah daerah mampu menunjukkan skala prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami akan mengapresiasi rencana itu, kalau yang lebih urgen dan langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat diselesaikan terlebih dahulu,” pungkasnya. (mg5)