JL SARASA — Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan pembangunan jembatan penghubung menuju kawasan perkantoran pemerintahan baru di Kecamatan Cibeureum sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Infrastruktur tersebut dinilai strategis dan menjadi kunci utama dalam merealisasikan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ke wilayah selatan.
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pembangunan Daerah (PPED) Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, mengatakan pembangunan jembatan penghubung tersebut telah masuk dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah.
“Pembangunan jembatan itu masuk ke dalam prioritas. Di RKPD 2026 sudah dijadikan prioritas, makanya tahun ini sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan,” ujar Asep, kemarin (10/2).
Baca Juga:Cegah Bencana, 33 Kelurahan Bentuk KeltanaAntisipasi Lonjakan Kendaraan Dampak Tol Bocimi, Dishub Uji Coba Bus Rapid Transit
Secara substansi, pembangunan jembatan penghubung di kawasan perkantoran Cibeureum telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2045. Artinya, proyek tersebut bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota.
Asep menegaskan, urgensi pembangunan jembatan tersebut sangat tinggi karena menjadi fondasi awal bagi pemindahan pusat pemerintahan. Tanpa adanya akses penghubung yang memadai, rencana besar tersebut tidak akan pernah berjalan.
“Urgensinya jelas, kita ingin mewujudkan cita-cita terdahulu bahwa pusat pemerintahan Kota Sukabumi pindah ke kawasan Cibeureum. Pembangunan pusat pemerintahan itu tidak akan pernah jalan tanpa ada jembatan. Itu kuncinya ada di sana,” tegasnya.
Selama ini, keterbatasan akses menjadi hambatan utama pengembangan kawasan Cibeureum. Dengan dibangunnya jembatan penghubung, kawasan tersebut diharapkan tidak lagi terisolasi dan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru, baik dari sisi pemerintahan maupun ekonomi wilayah.
Asep mengungkapkan, Pemerintah Kota Sukabumi masih memiliki aset lahan di kawasan Cibeureum yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pusat pemerintahan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau jembatan sudah ada, kita masih punya tanah. Kemungkinan pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil. Lima tahun pertama itu fokusnya penyiapan lahan, tapi sekarang ini sudah masuk ke tahap infrastruktur,” jelasnya.
Dalam perencanaan jangka menengah, kata Asep, penyiapan lahan dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi fokus awal pemerintah daerah. Selain jembatan, pembangunan landfill juga termasuk dalam target penyiapan kawasan pendukung pusat pemerintahan baru. “Penyiapan lahannya itu kemarin targetnya jembatan dan landfill,” tambahnya.