PALABUHANRATU – Bupati Sukabumi, Asep Japar memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2026 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi-Palabuhanratu, pada Selasa (17/6/2026).
Rapat yang dipandu Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman ini dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi, Asep Japar mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya oleh Pemkab Sukabumi. Menurutnya, capaian itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan harus terus dipertahankan melalui semangat kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Baca Juga:Komeng Meriahkan Turnamen BulutangkisKota Sukabumi Tuan Rumah Kejurda Catur Tingkat Jabar
Dia juga meminta jajarannya mendukung penuh berbagai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Asep Japar menilai keberhasilan program-program tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
Dalam rakor ini dibahas juga terkait masih rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah mampu menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan. “PAD jangan jalan di tempat. Setiap OPD harus mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada agar pendapatan daerah terus meningkat,” tegasnya.
Tak hanya soal pendapatan daerah, dia pun jmenekankan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan. “Kalo bisa para camat lakukan jemput bola terhadap warga yang belum memiliki KTP elektronik. Karena dokumen kependudukan ini menjadi syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk kepesertaan BPJS,”pungkasnya
Sementara itu, Wakil Bupati Andreas, Andreas menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berlangsung. Ia berharap proses penerimaan siswa baru di Kabupaten Sukabumi berjalan aman, tertib, dan transparan.
Dia menambahkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama di wilayah yang realisasinya masih rendah. “Optimalisasi pendapatan PBB membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah,” pungkasnya. (mg3)