SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus mematangkan strategi untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan kewirausahaan, serta perluasan ekosistem ekonomi kreatif. Pendekatan tersebut dipandang lebih adaptif dalam menciptakan lapangan kerja baru di tengah terbatasnya kapasitas sektor formal menyerap tenaga kerja.
Upaya tersebut menjadi fokus pembahasan Kelompok Kerja (Pokja) 3 Tim Penanganan TPT Kota Sukabumi yang bertugas menyusun program lintas perangkat daerah agar penanganan pengangguran berjalan secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hasan Asyari, mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. “Penanganan pengangguran tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja formal. Kita juga perlu mendorong masyarakat agar mampu menciptakan peluang usaha dan mengembangkan kewirausahaan,” kata Hasan, kemarin (29/7).
Baca Juga:Komitmen Wujudkan Tata Kelola pembangunan yang Inklusif dan Ramah AnakUPT Dalduk Cibitung Diresmikan, Bupati : Hadirkan Pelayanan Terbaik pada Masyarakat
Menurutnya, sektor UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga perlu memperoleh dukungan yang lebih komprehensif. Bantuan kepada pelaku usaha, kata dia, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga mencakup akses pembiayaan, pemasaran, pendampingan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Hasan menilai peningkatan kapasitas UMKM menjadi langkah strategis agar pelaku usaha mampu berkembang dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Selain UMKM, Pemerintah Kota Sukabumi juga melihat ekonomi kreatif sebagai sektor yang memiliki prospek besar dalam menciptakan usaha baru. Potensi kreativitas masyarakat, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi dinilai dapat melahirkan pelaku usaha yang mampu bertahan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana UMKM bisa naik kelas, memiliki daya saing, dan mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan program penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan sinergi antarorganisasi perangkat daerah melalui penyelarasan program, data, serta kebijakan yang saling mendukung pencapaian target penurunan TPT.
Karena itu, penyusunan program kerja Pokja 3 diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.