Salah satu sektor yang menjadi sorotan Henry adalah penerimaan dari retribusi parkir. Ia mempertanyakan optimalisasi pendapatan sektor tersebut jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang melintas dan beraktivitas di wilayah Kota Sukabumi.
“Contohnya dari retribusi parkir. Sekarang coba kita lihat, masa dari dulu PAD dari parkir hanya segitu saja. Sedangkan kita lihat bersama volume kendaraan bermotor di jalan raya Kota Sukabumi saat ini meningkat tajam,” ujarnya.Karena itu, Henry menilai penguatan PAD seharusnya dilakukan melalui pembenahan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan dan optimalisasi potensi penerimaan yang sudah ada. Langkah tersebut dinilai lebih penting sebelum pemerintah daerah menambah beban fiskal melalui pinjaman.
Menurut dia, rencana pinjaman daerah pada prinsipnya dapat menjadi instrumen pembiayaan pembangunan sepanjang memenuhi sejumlah persyaratan. Selain memiliki urgensi yang jelas, pembangunan yang dibiayai pinjaman harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan serta pelayanan publik.
Baca Juga:Bupati Sukabumi Sampaikan Jawaban Atas Padum Fraksi DPRD Tentang Perubahan APBDLima Unit Rumah di Kasepuhan Sinar Resmi Terdampak Musibah Kebakaran
Henry berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD Kota Sukabumi, dapat melihat rencana pinjaman tersebut secara objektif dan berdasarkan perhitungan yang matang. “Jadi bukan hanya sebatas setuju atau tidak setuju. Paling penting adalah kajiannya, kebutuhannya, kemudian kemampuan daerah untuk membayarnya,” pungkasnya. (mg5)