Hamzah Gurnita Desak Aktivitas Cut and Fill di Cikembar Dihentikan

Istimewa
Hamzah Gurnita, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi.
0 Komentar

CIKEMBAR – Banjir lumpur yang kembali menerjang SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan serius dari DPRD Kabupaten Sukabumi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan sementara aktivitas cut and fill di kawasan sekitar sekolah yang diduga berpotensi memperburuk risiko banjir.

Hamzah menegaskan, keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, harus menjadi prioritas utama. Terlebih, banjir lumpur di lingkungan SDN 2 Cimanggu dilaporkan kembali terjadi dan mengganggu aktivitas pendidikan.

Baca Juga:Wabup Ajak Masyarakat Berkontribusi dalam Membangun Desa BendaPastikan ASN Pemkab Sukabumi tak Terlibat Judol

Ia menyoroti sejumlah persoalan teknis yang perlu segera dievaluasi. Salah satunya, terdapat tiga sumber aliran air yang bermuara pada satu saluran gorong-gorong. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyumbatan ketika debit air meningkat dan membawa material lumpur.

Selain itu, sistem pembuangan air di kawasan proyek dinilai belum tertata dengan baik. DPRD juga menerima informasi masyarakat mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana yang harus ditelusuri oleh instansi berwenang.

Merespons persoalan tersebut, politisi Fraksi PKB ini menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Pertama, Hamzah meminta seluruh aktivitas cut and fill dihentikan sementara, terutama selama musim hujan dan sebelum sistem drainase diperbaiki.“Selama musim hujan dan sebelum drainase diperbaiki, aktivitas pengurukan dan pemotongan lahan harus dihentikan. Jangan sampai ada banjir, dan korbannya anak sekolah,” ujar Hamzah, Sabtu (14/11/2026) lalu

Kedua, ia meminta perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Menurutnya, perusahaan harus membersihkan material lumpur di lingkungan sekolah, jalan, hingga rumah warga sampai tuntas. Perusahaan juga diminta mengganti seluruh kerugian pihak sekolah, mulai dari buku, mebel, dokumen, hingga biaya pembersihan.

Tak hanya itu, pembenahan drainase juga harus segera dilakukan, termasuk pelebaran saluran air, pembangunan tanggul sementara, serta penyediaan jalur aliran air sementara agar limpasan tidak kembali masuk ke kawasan sekolah dan permukiman.

Baca Juga:Hadirkan Terang hingga ke Rumah Pelanggan, PLN UP3 Sukabumi Lakukan Penyambungan Listrik dengan Sepenuh HatiDisdukcapil Kota Sukabumi Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Pungli

Ketiga, Hamzah mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan dokumen lingkungan perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi.

0 Komentar