PENDOPO – Pemkab Sukabumi melakukan Sosialisasi Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR) di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan bertema Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Menuju Sukabumi Mubarakah ini Statistisi Ahli Madya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Encep Wagan, Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Yusep Nofriyadie Barnasyah dan para kepala perangkat daerah, camat, serta unsur perencana dan operator data di lingkungan Pemkab Sukabumi.
Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan data terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
SADAJABAR merupakan platform pemanfaatan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), dengan sumber data dasar dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperluas melalui integrasi data sektoral perangkat daerah.
Baca Juga:Menembus Gelap dan Medan Sulit, Petugas PLN UP3 Sukabumi ULP Cibadak Berjuang Jaga Terangnya SukabumiPT. GSI Sukabumi Proaktif Laporkan Pungli Rekrutmen Karyaman pada Kepolisian
Melalui platform ini, kata Ade, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan masyarakat, menentukan sasaran program, serta mengoordinasikan penanganan lintas sektor.
Dia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan SADAJABAR diharapkan membantu pemerintah daerah memperoleh data lebih rinci, sehingga berbagai persoalan dapat diidentifikasi hingga tingkat wilayah dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.
Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pemanfaatan platform tersebut, di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Melalui data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat secara lebih spesifik, termasuk data anak putus sekolah, kasus stunting, hingga kondisi sosial dan ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan, data stunting tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka atau persentase, tetapi dapat ditelusuri berdasarkan wilayah hingga tingkat desa. Dengan demikian, perangkat daerah bersama camat dan pemerintah desa dapat mengetahui lokasi serta sasaran yang membutuhkan penanganan. “Data ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik. Kita ingin perencanaan dan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya
Di sisi lain, Ade mengingatkan seluruh perangkat daerah dan camat agar menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi dalam penggunaan SADAJABAR. Menurutnya, akses terhadap data harus disertai tanggung jawab dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
