Ratusan Hektare Lahan Sawah di Cianjur Terancam Gagal Panen

Ratusan Hektare Lahan Sawah di Cianjur Terancam Gagal Panen
ASESMEN: Tim dari BPBD Kabupaten Cianjur mengecek saluran air yang tertutup material tanah longsor di Kampung Limbangan RW 02 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun. Foto: IST/DOK BPBD KABUPATEN CIANJUR
0 Komentar

CIANJUR – Lahan sawah seluas 150 hektare di Kampung Limbangan RW 02 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur terancam kekeringan dan gagal panen. Pasalnya, saluran air yang biasa mengairi lahan sawah di kampung tersebut tertimbun material tanah longsor.

Jabatan Fungsional Kedaruratan BPBD Kabupaten Cianjur, Wendi Mulyadi, menjelaskan tertimbunnya saluran air sepanjang 192 meter terjadi saat hujan deras pada Senin (19/9) sekitar pukul 21.00 WIB. Kondisi tersebut membuat pengairan ke areal persawahan menjadi tersendat.

“Aliran air dari sungai tidak berjalan lancar karena salurannya tertutup material tanah longsor,” jelas Wendi, Selasa (04/10).

Baca Juga:Gubernur Jabar, Ridwan Kamil : Teknologi Digital Berkembang PesatMassa Tuntut BPN Sukabumi Selesaikan Konflik LPRA

Longsor berasal dari tebing di atas saluran air. Hasil asesmen di lapangan, sebut Wendi, tinggi timbunan material tanah longsor yang menutup saluran air sekitar 5 meter.

“Ini memang perlu segera ada penanganan karena ada 150 hektare lahan sawah yang terancam kekeringan dan gagal panen,” ungkapnya.

Wendi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Lebih teknis koordinasi dilakukan dengan Bidang Sumber Daya Air.

“Koordinasi dilakukan untuk tindak lanjut penanganannya berupa pengerukan material tanah longsor di saluran air,” pungkasnya.

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Rudi Wibowo, menuturkan sepanjang Januari-September tahun ini, luasan lahan pertanian yang rusak terdampak bencana sekitar 84,6 hektare. Namun, BPBD tak merinci nilai kerugian akibat dampak bencana pada masing-masing sektor.

“Seperti lahan pertanian, kami tidak mengetahui persis usia tanaman padi yang rusak itu nilai nominalnya berapa. Begitu juga soal infrastruktur jalan, jembatan, atau irigasi. Jadi, kami hanya melaporkan, kemudian yang menghitung nilai kerugian ada di masing-masing dinas,” pungkas Rudi. (Ist)

0 Komentar