Pemkot Sukabumi Sederhanakan Birokrasi

Pemkot Sukabumi Sederhanakan Birokrasi
0 Komentar

JL R SYAMSUDIN SH – Penyederhanaan birokasi diharapkan bisa mendorong aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan kompeten. Hal itu terungkap saat disosialisasikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Pascapenyederhanaan Birokrasi, Senin (19/12).

“Momen ini sangat penting karena banyak perubahan yang harus disikapi, baik attitude, budaya, dan perilaku kerja,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, yang hadir pada kegiatan itu.

Sejalan dengan roadmap menuju Indonesia Emas 2045, sebut Fahmi, mewujudkan aparatur pemerintah yang netral, berintegritas, profesional, dan kompeten menjadi sebuah tantangan. Terlebih pascapandemi covid-19 terjadi disrupsi atau percepatan, termasuk penyelenggara pemerintahan.

Baca Juga:Perempuan dan Anak Masih jadi Objek Kekerasan, Kurun 11 Bulan Terakhir Terjadi 44 KasusMoci KPU Kota Sukabumi Kembali Beroperasi, Setelah Sekian Lama Terhambat Karena Pendemi Covid-19

“Aparatur pemerintahan memegang peranan penting mewujudkan mimpi pada 2045 yakni kekuatan ekonomi dan infrastruktur. Harapannya, Indonesia bisa masuk 4 besar negara dengan ekonomi kuat di dunia pada 2050 dan 2045 sebagai negara besar di dunia,” jelasnya.

Mimpi itu tidak mungkin diraih tanpa dukungan aparatur pemerintah. Khususnya aparatur yang profesional.”Reformasi birokrasi berdampak terhadap pelayanan publik yang excellent. Kalau jadi birokrasi seperti itu, maka Indonesia sebagai negara

4 besar dunia bukan mimpi,” jelasnya.
Intinya, lanjut Fahmi, pelayanan penyelenggaran pemerintah harus cepat. Ia pun mengajak aparatur pemerintahan berubah terkait reformasi birokrasi. “Itulah sebabnya birokrasi itu harus sedeharna, simpel, dan lincah,” terangnya.

Dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, Fahmi berharap pengelolaan pemerintah bisa bersih, efektif, dan terpercaya. Sehingga penyesuaian sistem kerja bisa memasifkan kinerja perangkat daerah dan optimalisasi sumber daya ASN.

“Semangat ini diperlukan karena masyarakat membutuhkan respons cepat dengan kehadiran aparatur. Sekarang aduan dan harapan warga bisa disampaikan dengan cepat dan harus ditangani juga dengan cepat,” pungkasnya. (rls)

0 Komentar