SUKABUMIEKSRES – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Sosial dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Aula Wisma Asisi Kota Sukabumi, Senin (13/2/2023).
Kegiatan ini dalam mendorong penyusunan rencana pembangunan di 2024 khususnya dalam mengatasi masalah sosial. Hadir dalam momen tersebut Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada dan Kepala Dinas Sosial Punjul Saepul Hayat, Ketua TPPKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi.
Selain FPD dilaunching pula Puskesos Melaju yakni Pusat Kesejahteraan Sosial Memberikan Layanan dan Rujukan di Kelurahan). Inovasi ini berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam memanfaatkan layanan Aplikasi Srikandi dalam pelayanan kepada warga.
Baca Juga:Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi : Tenaga Pendidik Harus Beradaptasi dengan PerubahanWali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi : Melalui Kurikulum Merdeka Diharapkan Pendidikan Lebih Baik
“Pelaksanaan forum perangkat daerah ini adalah dalam rangka mengakomodir masukan dan saran untuk menjaring aspirasi perencanaan,” ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Sebab tidak mungkin hanya dilakukan oleh dinas terkait oleh dinas sosial saja dengan beban luar biasa masalah kesejahteraan sosial.
Sehingga kata Fahmi, perlu ada masukan dan berbagai pandangan dalam merencanakan pembangunan. Harapannya perencanaan menjadi semakin sempurna dan lebih baik, dalam konteks pendekatan partisipan jadi perencanaan pembangunan itu tidak boleh hanya mutlak dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata.
Melainkan masyarakat harus terlibat berbagai termasuk organisasi sosial harus terlibat. Hal ini karena yang akan memiliki atau merasakan efek dari pembangunan adalah masyarakat.
Perencanaan juga dengan memperhatikan tantangan golden age digitalization. Terutama Digital disruption, milenial disruption, dan Pandemic disruption. Fahmi menerangkan, di 2024 ada Isu penting kesejahteraan sosial.
Pertama, Pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan kelompok marginal sehingga gab antara kaya dan miskin tidak terlalu tinggi
Kedua Perlindungan sosial belum komprehensif dirasakan warga.
Ketiga Terbatasnya akses penduduk miskin dan tentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan bukan hanya ekonomi, tapi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan dan dibuka akses sehingga wargaa berdaya dan produktif agar naik kelas.