“Kita tanya beliau, nasihatnya soal Koalisi Besar bagaimana?” tanya Cak Imin ke JK, Sabtu (6/5).
Akan tetapi jawaban JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu bikin semangat parpol penggagas Koalisi Besar menciut. “Itu suatu ide wacana yang baik, tapi secara pelaksanaan politiknya sulit,” jawab JK.
Kenapa? Menurut JK, semua partai di Koalisi Besar punya capres masing-masing. Sementara yang didaftarkan ke KPU hanya satu pasang capres dan cawapres.
Baca Juga:Teddy Minahasa Divonis Penjara Seumur HidupPemkab Sukabumi Matangkan Agenda Hari Jadi ke-153 Tahun
“Tidak mudah untuk dalam jumlah semuanya akan bersatu dalam 1 calon. Dan ini namanya Pemilu, kalau calonnya cuma 1 atau 2 itu tidak dibenarkan, dalam sejarah di Indonesia tidak pernah terjadi. Minimal 3,” sebut dia.
Sebelumnya pada pertemuan dengan Airlangga, JK sempat optimis tentang pembentukan Koalisi Besar. Dia bilang, Koalisi Besar bisa terbentuk asalkan seluruh partai pendukung Pemerintah mau bekerja keras. Di antaranya, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP.
Kelima parpol itu harus punya isi kepala yang sama mengenai sosok calon yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
“Kalau semuanya bersatu, itu jadi ide bagus,” ucap JK saat bertemu Airlangga, Kamis (4/5).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku, sejak awal pihaknya pesimis Koalisi Besar bakal terbentuk. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat keinginan itu sulit terwujud.
“Pertama ada perbedaan capres,” tandas Awiek, sapaan Achmad Baidowi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ditambah lagi pembentukan Koalisi Besar berasal dari lintas koalisi yang sudah lebih dulu dibentuk. Golkar-PAN-PPP dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lalu Gerindra dan PKB yang sudah deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Baca Juga:Terhalang Pepohonan, Warga Keluhkan Keberadaan Landmark PalabuhanratuMasyarakat Citarik Dikagetkan Suara Lakalantas yang Melibatkan Dua Kendaraan
“Apakah itu disebut Koalisi Besar kalau tiga partai. Ya nggak perlu dipaksakan ada Koalisi Besar,” tegas dia.
Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menegaskan, Koalisi Besar merupakan upaya untuk menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.
“Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019, ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat,” jelas Nusron. (KontenJatim)