BANDUNG,SUKABUMIEKSPRES – Pemkot Sukabumi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak sembilan kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran itu berlangsung di kantor BPK Perwakilan Jabar di Kota Bandung, Selasa (9/5).
LHP BPK diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Turut mendampingi Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman serta Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada.
Baca Juga:Jokowi Dinilai Lebih Senang Endorse Prabowo Ketimbang GanjarMaju Capres, Haruskah Prabowo Mengundurkan Diri dari Menhan?
“Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini (Selasa) BPK telah menyerahkan opini atas LHP keuangan tahun anggaran 2022. Hasilnya, kita (Pemkot Sukabumi) mendapatkan kembali WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut,” ujar Fahmi.
Pencapaian tersebut menunjukkan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban anggaran Pemkot Sukabumi dinilai sudah sangat baik. Pasalnya, WTP merupakan penilaian tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang disampaikan BPK.
Fahmi mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD karena tidak mungkin tanpa dukungan mereka bisa mempertahankan WTP. Ucapan terima kasih juga disampaikan Fahmi kepada masyarakat.
“Saya titip, SKPD jangan berpuas diri dengan yang telah dicapai, karena tantangan ke depan berbeda. Termasuk pengelolaan keuangan juga yang akan berbeda,” tegasnya.
Ke depan Fahmi mengajak semua elemen pemerintah meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah dan aturan yang ada. Selain itu, sebut Fahmi, rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan baik Pemkot Sukabumi.
Opini WTP merupakan indikator bentuk dan bukti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan seusai dan searah. Harapannya masyarakat bisa menerima dengan maksimal hasil pembangunan.
Perolehan WTP menjadi momen untuk terus semangat memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, sampai pertangungjawaban APBD.
Baca Juga:Gara-gara Istri Masuk PAN, Gubernur Maluku Murad Ismail Dicopot Sebagai Ketua PDIPPimpinan Parpol Bergantian Ketemu JK, Rencana Koalisi Besar Sepertinya Tak Jadi Terbentuk
Selain Kota Sukabumi, pada saat yang sama dilakukan penyerahan LHP BPK atas LKPD kepada beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. (rls)