Kader Muhammadiyah Tak Dibenarkan Memakai Simbol Persyarikatan dalam Politik Praktis

Kader Muhammadiyah Tak Dibenarkan Memakai Simbol Persyarikatan dalam Politik Praktis
0 Komentar

SUKABUMIEKSPRES – Pimpinan Wilayah  kader Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, mengingatkan hanya Pimpinan Pusat (PP) yang bisa menyampaikan pernyataan sikap terkait politik.

“Jangan ada di antara kita yang menyatakan dukungan kepada calon-calon yang perlu didukung. Itu bagian Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, di PP juga hanya orang tertentu saja yang bisa menjawab terkait politik,” tegas Ketua PWM Sulsel, Prof Ambo Asse pada kegiatan pengukuhan dan peneguhan Ideopolitor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) se-Sulawesi Selatan di Hotel Aryaduta Makassar pada Sabtu, 8 Juli 2023,

BACA JUGA: JIS Punya Nilai Politik Sangat Tinggi untuk Menjatuhkan Anies

Baca Juga:Pesta Nelayan Cisolok Bantu Promosikan Pariwisata SukabumiPasar Kreatif Jabar Wadah bagi Pelaku Ekraf

Ia menekankan, tugas PWM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan pimpinan di bawahnya, adalah menyukseskan gerakan Persyarikatan dalam bidang dakwah dan sosial-kemasyarakatan.

“Bukan kita tidak perhatikan masalah politik itu, tapi bagian kita adalah bagaimana menyukseskan kepemimpinan kita di Persyarikatan,” tegas dia.

Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib mengakui, belakangan ini, memang muncul sejumlah kelompok yang membawa simbol Persyarikatan untuk suksesi politik.

BACA JUGA: Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dan Aisyiyah

“Memang tidak mengatasnamakan Muhammadiyah, tapi membawa simbol-simbol Persyarikatan, seperti, ‘berkemajuan’ untuk mendukung kelompok tertentu. Itu tidak benar yang seperti itu,” ungkap Irwan.

Ia menegaskan, warga Muhammadiyah tidak dibenarkan menggunakan simbol-simbol Persyarikatan untuk kepentingan dukung-mendukung, suksesi politik.

Meski begitu, lanjut dia, Persyarikatan menyilakan semua warganya yang ingin terlibat dalam hal politik, tapi tidak atas nama Muhammadiyah.

“Beberapa hari lalu, kami di PP, mengumpul semua yang punya minat dan terlibat dalam organisasi politik itu untuk diberikan pengarahan, sehingga tidak membawa simbol-simbol politik,” ungkap dia.

Baca Juga:Menhub: Bandara Ewer Strategis Layani Penumpang dan BarangPresiden Sebut Potensi Industri Kreatif di Papua Sangat Besar

Irwan menyampaikan, sejak zaman KH Ahmad Dahlan, memang sudah ada keinginan dari segelintir orang untuk menjadikan Persyarikatan ini sebagai gerakan politik praktis.

“Dan, alhamdulillah, dengan tidak terjebak dalam politik praktis, Muhammadiyah bisa bertahan hingga hari ini,” kata Irwan.

Lebih lanjut, Irwan mengungkapkan, sejarah dokumen ideologi Kepribadian Muhammadiyah hadir sebagai tanggapan atas kondisi politik di era Orde Lama, tepatnya setelah pembubaran Masyumi.

0 Komentar