SUKABUMIEKSPRES – Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Sukabumi merupakan salah satu wadah penting dalam rangka memajukan pembangunan dan memperkuat sinergi antar SKPD dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Acara ini dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan Kota Sukabumi.
Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Dida Sembada, Para Kepala Dinas, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Dwi Surini, dan Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III, Bambang Herawanto hadir dalam Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama wilayah Kota Sukabumi Semester II tahun 2023. Acara ini berlangsung di aula BPJS Kesehatan, Rabu (27/9).
Baca Juga:Delapan Kecamatan Deklarasi Gerakan Kencana Kesiapsiagaan BencanaKanit PPA Polres Sukabumi Promosi Jabatan Jadi Kapolsek Gegerbitung
Kusmana menyampaikan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sukabumi.
Beliau juga menekankan perlunya sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Sukabumi agar upaya peningkatan kesejahteraan rakyat benar-benar mewujud.
“Salah satu tujuan pendirian NKRI yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut tentunya harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat,” tutur Kusmana.
Kesejahteraan menjadi bagian integral dari setiap kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, pemerintah harus hadir dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
“Jaminan sosial yang dimaksud salah satunya adalah jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Kita patut bersyukur karena mulai 1 Januari 2014 sudah dapat mengimplementasikan BPJS untuk seluruh warga negara,” ucapnya.
Keberadaan BPJS Kesehatan telah diterima manfaatnya masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang sakit tidak lagi dikhawatirkan dengan biaya perawatan dan pengobatan karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan.
“Hal paling penting di bidang kesehatan ini, terlepas dari permasalahan yang ada, saya meyakini bahwa perbaikan akan terus dilakukan oleh BPJS dan kita semua sebagai pemangku kepentingan utama yang hadir pada rapat kali ini. Kota Sukabumi yang sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) tentu harus kita pertahankan dan perjuangkan agar lebih baik lagi,” katanya.