SUKABUMI EKSPRES – Buruh Perempuan Mahardika Kabupaten Sukabumi mendatangi Gedung Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin, (09/10/2023). Hal itu, dilakukan terkait Hari Kerja Layak dan Diskriminasi Buruh Perempuan.
Komite Nasional Perempuan Mahardika, Ajeng menyebut, ada beberapa kasus yang menimpa buruh perempuan di Sukabumi. Salah satunya, kontrak kerja yang pendek sehingga oknum HRD dan Staf perusahaan berprilaku semena-mena.
“Tentunya kami Perempuan Mahardika akan bertindak tegas dengan adanya dugaan diskriminasi bahkan pelecehan di lingkungan pabrik. Kami telah menyampaikan tuntutan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, ” ungkap Aheng, Senin (9/10).
Baca Juga:AKMI Tuntut Kadiskes Mundur dari JabatanPemkab Gelar Pisah Sambut Pejabat di Lingkungan Setda
Di samping itu, Perempuan Mahardika meminta semua praktek pencabulan di lingkungan pabrik di tindak tegas. Pihaknya juga mendorong DPRD khususnya Komisi IV segera melakukan Sidak pada oknum-oknum perusahaan yang dengan sengaja melalaikan HAK para pekerja, khususnya bagi kaum perempuan.
“Kami juga meminta Komisi IV DPRD menindak tegas para oknum itu, udah mah kita susah mencari kerja, eh pas dapet kerja diperlakuan ga semestinya,” ucapnya.
Menanggapi tuntutan Perempuan Mahardika Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi IV DPRD dari Fraksi Gerindra Hera Iskandar mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan dan kepolisian untuk menanggapi tuntutan Perempuan Mahardika.
“Ya, tadi kami menerima audiensi dari Perempuan Mahardika Kabupaten Sukabumi, mereka mempertanyakan dan menuntut tindakan tegas terhadap diskriminasi bagi buruh perempuan. Kami juga segera melakukan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan guna menindak oknum-oknum tersebut. Kalau ditemukan tindak pidana di dalamnya kita akan menggandeng kepolisian,” tandas Hera.
Hera meminta, pihak Perempuan Mahardika untuk memberikan data akurat tentang pabrik mana saja yang terlibat dalam diskriminasi yang Perempuan Mahardika katakan.
“Kami meminta data yang akurat pada Perempuan Mahardika, perusahaan atau pabrik mana yang melakukan tindakan diskriminasi kepada buruh perempuan, agar apa? Agar kami Komisi IV DPRD menindaknya juga enak kalau sasarannya tepat, “imbuhnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah membuat Perda Ketenagakerjaan, tinggal menunggu dari Provinsi Jabar untuk difasilitasi agar segera terbit.