SUKABUMI EKSPRES — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprakirakan posisi utang sektor publik dalam data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) per akhir tahun 2023 sekitar Rp15.500 Triliun.
SUSPI kondisi per akhir tahun 2023 atau triwulan IV baru akan dirilis Bank Indonesia pada akhir Maret 2024.
“Sedangkan total utang sektor publik jika sesuai definisinya dapat mencapai Rp18.000 Triliun,” kata Awalil Rizky dalam keterangannya, Senin, (1/1/2024).
Baca Juga:Pertama Hari Kerja, Ketua KPU Gerak Cepat Cek Kesiapan LogistikPerangkat Daerah Diminta Siapkan Program Kerja yang Baik di Tahun 2024
Dia memaparkan pada SUSPI Triwulan III tahun 2023 dirilis pada tanggal 29 Desember lalu, posisi utang Sektor Publik per akhir September 2023 sebesar Rp15.295,86 Triliun.
Posisi utang sektor publik (USP) September 2023 dirinci dalam utang beberapa kelompok institusi. Yaitu: Pemerintah Pusat (Rp7.920 Triliun), Pemerintah Daerah (Rp75 Triliun), Korporasi publik bukan lembaga keuangan (Rp996 Triliun), dan Korporasi publik lembaga keuangan (Rp6.305 Triliun).
Dikatakan, posisi USP cenderung meningkat pesat selama era pemerintahan Joko Widodo. Terutama karena kenaikan utang Pemerintah dan utang BUMN. Tren tersebut sudah berlangsung sebelum adanya pandemi. Dampak pandemi kemudian hanya menambah laju peningkatannya.
Posisi USP hanya sebesar Rp5.780 Triliun pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp10.113 Triliun pada akhir tahun 2019. Melonjak pada saat pandemi, menjadi: Rp1.222 Triliun (2020), Rp13.448 Triliun (2021), dan Rp14.444 Triliun (2022).
Menanggapi hal itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu justru memperkirakan potensi utang lebih besar.
“Warisan Rezim Jokowi – sudah mencapai perkiraan. Tidak tertutup kemungkinan akan di akhir masa jabatan utang publik mencapai sekitar Rp 20.000 triliun sehingga total utang jika ditambahkan utang ’tidak tercatat’ akan mencapai Rp 25.000 Triliun. Mau dilanjutkan?,” kata Said Didu yang juga merupakan Jubir AMIN ini dalam Platform X. (selfi/fajar)