SUKABUMI EKSPRES — Program food estate yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi sasaran kritik cawapres di arena debat pilpres 2024.
Bahkan, kritikan tajam itu datang dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Diketahui, pendamping Ganjar Pranowo itu kini menjabat sebagai Menkopolhukam. Meski berada di dalam pemerintahan, Mahfud MD tidak segan-segan mengkritik proyek food estate.
Tidak sekadar mengkritik, Mahfud Md bahkan menyebut program lumbung pangan nasional yang dikenal sebagai food estate merupakan proyek gagal yang merusak lingkungan.
Baca Juga:Gibran Berkomitmen Akan Lanjutkan HilirisasiCak Imin Namanya Trending di Media Sosial
Awalnya, Mahfud menceritakan pengalamannya saat memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyidangkan permohonan uji materi atas undang-undang mengenai sumber daya alam (SDA) pada Juni 2011.
“Sebagai ketua MK, saya membuat vonis bahwa sumber (daya) alam memihak rakyat harus lewat empat cara, (yaitu) pemanfaatan, pemerataan, partisipasi rakyat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur,” kata Mahfud, dilansir dari jpnn.com.
Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju itu menegaskan keempat empat cara tersebut merupakan upaya untuk menyukseskan sumber daya alam dan pertanian di Indonesia. Namun, Mahfud menilai pemerintahan saat ini tidak mengerjakan hal itu.
“Kami (Ganjar – Mahfud, red) akan gunakan itu (empat cara menjadikan SDA untuk rakyat, red), tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” ujar mahaguru ilmu hukum tersebut.
Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD
Lebih lanjut Mahfud mengatakan dirinya dan Ganjar punya program khusus untuk petani dan nelayan. Nama program itu ialah Petani Bangga Bertani, dan ‘Di Laut Nelayan Sejahtera’.
Melalui program tersebut, Ganjar dan Mahfud akan memanfaatkan SDA yang sesuai dengan 4 cara sebagaimana dipaparkannya.
“Jangan misalnya, seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, rugi, dong, kita,” kata Mahfud dalam debat bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa tersebut. (fajar)