SUKABUMI EKSPRES— Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung dengan Partai Golkar. Bahkan bakal jadi Ketua Umum (Ketum).
Hanya saja, tidak mudah bagi Jokowi untuk jadi ketua di Golkar. Ada aturan yang harus diikuti atau bahkan harus diubah jika Jokowi memang ingin jadi 01 di Golkar.
Sebab, untuk menjadi ketua umum, harus menjadi kader partai minimal lima tahun.
Baca Juga:Marak Isu Kecurangan Saat Pleno, Badri Suhendi : KPU Harus ProfesionalGanjar Dilapor ke KPK Terkait Bank Jateng
Syarat itu juga dipertegas oleh mantan Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK)
Menurut JK, semua orang bisa menjadi ketua umum Golkar, namun ada syarat yang harus dipenuhi.
“Kalau untuk jadi ketua atau apa, minimum lima tahun harus jadi pengurus,” ucap JK.
Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan senyum saat kembali ditanya wartawan soal isu akan bergabung ke Partai Golkar.
Hal itu terjadi usai Presiden memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sebelum berangkat ke Australia, Senin, 4 Maret.
Kabar Jokowi gabung Golkar beredar di tengah merenggangnya hubungan Jokowi denga PDIP. Apalagi Golkar merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Selain itu, saat Gibran diisukan menjadi cawapres Prabowo Subianto, Golkar juga yang pertama kali mengusung Gibran. Golkar juga tak memiliki figur sentral.
Baca Juga:Kesehatan Ratusan Personel Polres Sukabumi Diperiksa RikkeslaHPSN Momentum Kelola Sampah Berkelanjutan
Kesempatan ini mesti dimanfaatkan Jokowi untuk menguasai beringin. Dengan situasi tersebut, Jokowi bisa menjadi tokoh besar di partai.
Masuknya Jokowi ke Golkar dinilai sangat tepat jika ingin memuluskan pengaruh politiknya. Golkar bisa menjadi benteng terakhir Jokowi mempertahankan kekuasaannya.
Jokowi butuh kendaraan politik untuk mempertahankan pengaruhnya setelah dirinya tak menjabat presiden. Setelah masa tugasnya berakhir, Jokowi tak akan memiliki kekuasaan memengaruhi presiden terpilih.
Meski demikian, Jokowi dinilai baru akan bergabung setelah Pilpres 2024. Jokowi akan tetap menjaga image politiknya dengan tidak bergabung dengan partai lain dan tetap dengan statusnya saat ini.(mum/dir)