SUKABUMI EKSPRES— Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, memberikan peringatan keras terhadap praktik Politik Dinasti yang melibatkan anggota keluarga Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hal ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Yanuar Nugroho mengungkapkan bahwa beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi seperti Gibran yang didorong untuk menjadi Wakil Presiden dan Kaesang yang diusulkan menjadi Wali Kota Solo.
Sementara Erina Gudono yang disebut-sebut sebagai calon Bupati Sleman, Bobby Nasution yang maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
Baca Juga:TMMD ke-119 di Kampung Tenjolaya Cibadak Selesai DilaksanakanDPU Binamarga Sukabumi Hanya Akan Perbaiki 1000 Meter
Tidak berhenti di situ, Devid, ajudan Jokowi juga dikabarkan bakal mencalonkan diri sebagai Bupati Boyolali, dan Sendi, aspri Bu Iriana yang berencana maju sebagai Walikota Bogor.
“Apakah politik dinasti ini masalah? tentu!,” ujar Yanuar dalam keterangannya di aplikasi X @yanuarnugroho (20/3/2024).
Yanuar menyatakan bahwa Politik Dinasti bukan hanya merupakan sebuah masalah, tetapi juga membawa risiko besar bagi negara.
Risiko tersebut antara lain adalah risiko moral hazard yang tinggi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan yang tak terhindarkan, penurunan kapasitas pemerintahan, dan berbagai dampak negatif lainnya.
“Proses demokrasi tidak sehat, sistem merit tidak terjadi, risiko moral hazard besar, risiko penyalahgunaan kekuasaan besar, konflik kepentingan tak terhindarkan, kapasitas pemerintahan anjlok, dan seterusnya,” tukasnya.
Dikatakan Yanuar, pemilihan Jokowi pada tahun 2014 awalnya diharapkan dapat membawa perubahan positif dan dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia.
“Pak jokowi kita pilih di 2014 karena dia membawa harapan bahwa berbagai perilaku buruk dalam bernegara bisa diubah dan dihentikan,” Yanuar menuturkan.
Baca Juga:Ade Suryaman : Tutup Setiap Celah Potensi Korupsi di Kabupaten SukabumiKondisi PJU Masih Banyak Dikeluhkan Masyarakat
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, banyak langkah yang diambil oleh Jokowi dinilai mengecewakan karena dianggap melanggar prinsip demokratisasi dan perbaikan proses bernegara.
The Economist bahkan menyebut langkah Jokowi dalam menjalankan politik dinasti sebagai “inglorious” atau memalukan.
“Tapi di pemilu 2024, dan sesudahnya, banyak langkah jokowi dianggap mengecewakan krn mengkhianati upaya demokratisasi dan perbaikan proses bernegara,” cetusnya.
Yanuar menyatakan keprihatinannya dan mengakui bahwa sebagai bagian dari masyarakat sipil, satu-satunya hal yang terpikir untuk dilakukan adalah konsolidasi seluruh pro-demokrasi.