JL R SYAMSUDIN,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan predikat sangat baik pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) pada tahun 2024. Pemkot Sukabumi mendapatkan skor 3,79.
Hasil evaluasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PAN–RB Nomor 663 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 31 Desember 2024. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang cukup drastis karena sebelumnya indeks SPBE Pemerintah Kota Sukabumi berada pada skor 2,98 dengan predikat baik.
Dalam upaya menaikkan indeks SPBE, Pemerintah Kota Sukabumi melalui perangkat daerah pengampu yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sepanjang tahun 2024 menggelar sejumlah kegiatan seperti bimbingan teknis dan evaluasi.Adapun evaluasi SPBE bersama Kementerian PAN–RB dilakukan pada pertengahan Oktober 2024. Ketika itu evaluasi dihadiri Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji.
Baca Juga:Jembatan Hanyut di Simpenan Sukabumi, Pelajar Nekat Seberangi Arus SungaiRawan Pohon Tumbang, Dinas PUTR kota Sukabumi Pangkasi Lebih Intensif saat Cuaca Ekstrem
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi. Ia pun menerangkan saat ini SPBE menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait layanan publik.
“Faktor utamanya adalah peningkatan kolaborasi antara Diskominfo dengan seluruh pihak. Masing–masing SKPD harus meningkatkan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta ini dikoordinasikan dengan baik oleh Diskominfo melalui sistem yang sedang kita kembangkan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Online Kota Sukabumi (Simponi),” ujar Rahmat.
Dia juga memaparkan, tahun ini pihaknya akan melakukan integrasi berbagai aplikasi agar terhubung dengan Simponi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lebih cepat dan mudah.
“Ke depan, pengembangan Simponi harus didukung semua. Jadi tidak ada aplikasi yang tercecer diberbagai SKPD. Harus diintegrasikan dalam Simponi misalnya aplikasi kependudukan terhubung dengan Simponi. Kemudian setiap program pemerintah harus di–publish secara transparan kepada masyarakat. Itu bisa dilakukan melalui Simponi,” pungkasnya. (ist)