SUKABUMI EKSPRES – Pentagon telah memulai investigasi menggunakan uji poligraf untuk melacak sumber dugaan kebocoran data. Langkah ini diambil setelah miliarder AS, Elon Musk, mengkritik pejabat yang diduga menyebarkan informasi palsu mengenai hubungannya dengan militer. Bloomberg melaporkan perkembangan ini pada Sabtu (22/3).
Penyelidikan tersebut dimulai atas perintah Joe Kasper, Kepala Staf Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang menyoroti pentingnya menangani pengungkapan tidak sah atas informasi sensitif terkait keamanan nasional. Kasper juga menekankan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus menghadapi tuntutan pidana.
Dalam memo internal yang dipublikasikan Jumat malam, Kasper menyatakan bahwa investigasi ini akan segera dilakukan dan hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut akan mencakup catatan lengkap mengenai kebocoran informasi di Departemen Pertahanan serta rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Baca Juga:Update Harga Pangan: Cabai Rawit Merah Melonjak, Telur Ayam Stabil di Rp30.000/kgHarga Pangan Terkini: Cabai Rawit Rp97.250/kg, Bawang Merah Rp43.850/kg, Beras dan Daging Ikut Naik
“Investigasi terhadap kebocoran ini akan segera dimulai dan berujung pada laporan kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut akan mencakup catatan lengkap mengenai pengungkapan informasi yang tidak sah di dalam Departemen Pertahanan, serta rekomendasi untuk meningkatkan upaya pencegahan kebocoran serupa di masa depan,” tulis Kasper dalam memo internal yang dirilis pada Jumat malam (23/3).
Sementara itu, Elon Musk, yang perusahaannya memiliki kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar, mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3) untuk membahas efisiensi biaya dan inovasi. Namun, sebelum kunjungannya, kontroversi muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa Musk dijadwalkan menerima pengarahan rahasia mengenai strategi militer AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China.
Media tersebut mengutip sumber yang mengungkap kekhawatiran terhadap akses Musk ke materi rahasia, mengingat hubungan bisnisnya yang luas serta pernyataannya tentang Beijing, termasuk klaim bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah adanya rencana memberikan akses intelijen tingkat tinggi kepada Musk. Di tengah polemik yang berkembang, Musk menggunakan platform media sosialnya, X, untuk menuntut tindakan hukum terhadap pejabat Pentagon yang diduga telah membocorkan informasi menyesatkan kepada media.