Ada Program 'Siluman' pada APBD Perubahan?

Istimewa
Inggu Sudeni Anggota DPRD Kota Sukabumi
0 Komentar

SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, menyoroti munculnya sejumlah program yang disebutnya sebagai program siluman pada dokumen APBD perubahan tahun anggaran 2025. Menurut Inggu, sedikitnya terdapat enam kegiatan pemerintahan dengan total anggaran mencapai Rp1,32 miliar yang sebelumnya tidak pernah dibahas dalam proses perencanaan maupun penyusunan perubahan APBD tersebut.

Inggu menyampaikan hal itu usai menelusuri beberapa dokumen dan kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam daftar perubahan anggaran. Ia menilai, kehadiran kegiatan-kegiatan itu mencurigakan karena tidak melalui mekanisme yang semestinya, termasuk pembahasan di tingkat komisi dan Banggar DPRD.

“Kami menemukan setidaknya tujuh kegiatan yang tidak tercantum dalam proses perencanaan maupun pembahasan di perubahan APBD. Ini jelas janggal dan perlu dipertanyakan asal-usulnya,” tegas legislator Fraksi PKS ini, kemarin (12/10).

Baca Juga:Dukung Pengelolaan Sampah jadi Energi Bersih, Wali Kota Sukabumi Hadiri Rakor 'Waste to Energy'Menuju Kota Sukabumi Sehat dan Berdaya

Dari hasil penelusuran Inggu, enam kegiatan yang disebut “siluman” tersebut terdiri atas empat kegiatan jasa konsultan dan dua kegiatan jasa konstruksi. Rinciannya, jasa konsultan pengawas rehabilitasi bangunan gudang Cikujang sebesar Rp24 juta, jasa konsultan perencanaan rehabilitasi bangunan Cikujang sebesar Rp36 juta, jasa konstruksi rehabilitasi bangunan Cikujang sebesar Rp400 juta, jasa konstruksi pembangunan Gedung Record Center BPKPD sebesar Rp400 juta, jasa konsultan perencanaan rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka Kota Sukabumi sebesar Rp36 juta, jasa konsultan pengawas rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka Kota Sukabumi sebesar Rp24 juta, dan jasa konstruksi rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka Kota Sukabumi sebesar Rp400 juta.

Inggu menilai, selain tidak melalui mekanisme perencanaan yang benar, sejumlah kegiatan itu juga tidak diketahui oleh instansi atau pihak yang disebut dalam kegiatan tersebut.

Salah satu contoh yang disoroti adalah kegiatan rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil konfirmasi Inggu kepada Ketua Kwarcab Pramuka Kota Sukabumi, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya rencana rehabilitasi tersebut.

“Ketika kami tanya ke Ketua Pramuka, beliau malah heran karena tidak pernah menerima informasi apa pun soal rehabilitasi sekretariat. Ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut disusun tanpa koordinasi dan tanpa dasar kebutuhan riil,” ujar Inggu.

0 Komentar