Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program-program prioritas, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengendurkan intervensi terhadap persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah utama daerah.
Menurut Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, tetap menjadi fokus kebijakan pemerintah kota. “Ya betul, kita akan terus melakukan intervensi terkait permasalahan kemiskinan ekstrem di Kota Sukabumi. Salah satunya melalui program 12 PAS yang akan terus berjalan,” ujar Bobby usai menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Sosial Kota Sukabumi di komplek perkantoran Danalaga Square, Kecamatan Warudoyong, kemarin (3/2).
Bobby menegaskan, persoalan kemiskinan bukan sekadar isu sektoral, melainkan tanggung jawab langsung pemerintah daerah yang harus ditangani secara berkelanjutan dan terukur. Ia menilai, kebijakan efisiensi anggaran harus diimbangi dengan penajaman program agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin.
Baca Juga:Hadiri Rakernas, Walkot: Sinergikan Program Pusat dan DaerahHarga Daging Ayam Bertahan, Dua Pekan Jelang Ramadan di Kisaran Rp37 Ribu per Kg
Salah satu faktor utama penyumbang angka kemiskinan di Kota Sukabumi adalah masih tingginya tingkat pengangguran. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga membuka akses kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. “Permasalahan kemiskinan ini salah satunya bersumber dari pengangguran. Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya fokus pada bantuan, tetapi juga harus membuka peluang kerja,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi saat ini membuka peluang kerja bagi pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri. Program ini dirancang untuk memberikan solusi bagi keterbatasan lapangan kerja di dalam daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja.
Bobby menyebut skema pembiayaan program tersebut dirancang agar tidak memberatkan calon pekerja. Seluruh biaya awal keberangkatan ditanggung oleh pihak perbankan melalui mekanisme pembiayaan khusus. “Semua biaya ditanggung perbankan. Nanti setelah pekerja berangkat dan menerima penghasilan, baru dilakukan cicilan. Jadi masyarakat tidak dibebani di awal,” terangnya.
Dia berharap, langkah ini dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk menekan angka pengangguran sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Sukabumi. Namun demikian, Bobby juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan agar program tersebut berjalan aman, legal, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.