SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – DPRD Kota Sukabumi menyoroti transparansi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Pasalnya, keterbukaan informasi keuangan yang disampaikan pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum menjawab kebutuhan publik secara substansial.
Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, menegaskan pola penyampaian informasi keuangan daerah yang selama ini hanya berhenti pada publikasi posisi saldo kas daerah. Namun tanpa disertai penjelasan lanjutan mengenai arah dan prioritas penggunaan anggaran.
“Masalahnya, dalam penyampaian itu hanya sampai pada posisi saldo kas daerah jumlahnya sekian miliar. Tidak ada lanjutannya,” ujar legislator Fraksi PKS tersebut, kemarin (9/2).
Baca Juga:Masifkan GPM Jelang RamadanPergerakan Tanah Susulan, Dua Rumah Terdampak
Menurutnya, masyarakat Kota Sukabumi tidak cukup hanya disuguhi angka saldo kas tanpa penjelasan konteks kebijakan. Transparansi, kata dia, seharusnya memberi gambaran utuh tentang ke mana arah belanja APBD dan sektor apa saja yang diprioritaskan pemerintah.
“Saya yakin niat pemerintah itu baik. Menyampaikan posisi keuangan setiap bulan itu langkah positif. Tapi menjadi masalah ketika yang disampaikan hanya angka saldo,” tegasnya.
Inggu menilai, esensi transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan menjelaskan arah kebijakan. Masyarakat, lanjut dia, justru ingin mengetahui prioritas pembangunan dalam APBD Kota Sukabumi 2026.
“Yang dikehendaki masyarakat itu sebenarnya jelas, arah APBD 2026 ini mau dibawa ke mana? Infrastruktur mana yang didahulukan? Program apa yang jadi prioritas?” katanya.
Ia mencontohkan, hingga kini masih banyak warga yang mempertanyakan kepastian perbaikan sejumlah ruas jalan seperti Jalan Merbabu, Jalan Ciaul, hingga Jalan Cikondang. Namun, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu belum terjawab melalui informasi resmi pemerintah.
“Kalau transparansi itu sudah benar, masyarakat tidak perlu lagi bertanya. Faktanya, sekarang masih banyak yang bertanya. Artinya, informasi yang disampaikan belum menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.
Inggu menegaskan, penyampaian informasi anggaran harus memiliki arah yang jelas dan komunikatif. Tanpa penjelasan prioritas, publikasi saldo kas justru kehilangan makna. “Kalau hanya menyampaikan saldo saja, lalu apa manfaatnya informasi itu bagi masyarakat?” tandasnya.
Baca Juga:Puskesmas Didorong jadi BLUD, Upaya Percepatan Transformasi Layanan KesehatanBupati Ajak PC GP Ansor Sukabumi Terus Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Inggu juga membandingkan pola komunikasi anggaran Pemkot Sukabumi dengan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengapresiasi langkah Dedi yang sejak jauh hari telah menyampaikan arah kebijakan APBD Jawa Barat secara terbuka dan terukur.