SUKABUMI – Program pembangunan 3 juta rumah di Kota Sukabumi terkendala dukungan ketersediaan lahan yang memadai.
Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda perlu mendorong koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna peninjauan kembali dan persetujuan penyediaan lahan.
“Termasuk kemungkinan pengembangan kawasan industri yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan,” kata Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, belum lama ini.
Baca Juga:Posyandu di Kota Sukabumi Perkuat Peran Strategis SPM KesehatanBeasiswa Sukabumi Bercahaya Diperluas, Kolaborasi dengan 6 Perguruan Tinggi,
Keterbatasan lahan di Kota Sukabumi menjadi tantangan tersendiri. Sehingga konsep pembangunan hunian vertikal menjadi alternatif solusi.
Namun demikian, skema hunian vertikal juga perlu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jika hunian milik (rusunami) dinilai belum sepenuhnya terjangkau, maka opsi rumah susun sewa (rusunawa) dapat menjadi pilihan yang lebih realistis bagi masyarakat.
Bobby menekankan bahwa aspek utama yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ketersediaan dan kepastian lahan melalui persetujuan kementerian terkait. Sehingga, Kota Sukabumi memiliki ruang yang memadai untuk mendukung program perumahan nasional tanpa mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. (dokpim)