JL IRHANDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menegaskan mandeknya rencana pembangunan sekolah negeri bukan disebabkan minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan belum adanya kejelasan penyediaan lahan dari Pemerintah Kota Sukabumi. Ada tiga wilayah yang sudah mengusulkan pembangunan sekolah negeri yakni Kecamatan Lembursitu, Baros, dan Warudoyong.
“Awalnya memang banyak warga yang mempertanyakan kepada kami di Komisi III terkait kelanjutan pembangunan sekolah baru di tiga kecamatan ‘blank spot’. Mereka menganggap gubernur atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak merespons,” ujar Danny, kemarin (12/4).
Namun, lanjut dia, hasil penelusuran langsung Komisi III DPRD Kota Sukabumi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Senin (6/4) justru mengungkap fakta berbeda. “Ternyata persoalannya bukan di provinsi. Setelah kami menanyakan langsung ke Bandung, jawabannya jelas, sampai hari ini Pemerintah Kota Sukabumi belum menjawab surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait penyediaan lahan untuk pembangunan SMA negeri baru,” tegasnya.
Baca Juga:Warga Kota Sukabumi Telantar di BaliBanjir Hanyutkan 3 Mobil Wisatawan, 1 Unit masih Dicari
Danny menjelaskan, kunci utama realisasi pembangunan sekolah tersebut berada pada kesiapan lahan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Tanpa kepastian lahan, pemerintah provinsi tidak dapat melanjutkan proses pembangunan.
“Ini jadi terang benderang. Provinsi sebenarnya sudah merespons, tapi menunggu kesiapan dari pemerintah kota. Kalau lahannya belum dipastikan, bagaimana pembangunan bisa berjalan?” katanya.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini Pemerintah Kota Sukabumi belum memiliki kepastian terkait ketersediaan lahan yang dibutuhkan. “Untuk itu, kami dari Komisi III terus mendorong Pemda agar segera menindaklanjuti dengan menyediakan lahan sekitar 5.000 meter persegi,” ujarnya.
Danny pun mendesak pemerintah daerah untuk segera merespons surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar proses pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan dan menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami minta pemerintah daerah segera menindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Lambannya respons dari pemerintah daerah akan berdampak langsung pada sikap pemerintah provinsi dalam mengambil langkah lanjutan. “Sampai kapan pun tidak akan ada respons dari gubernur jika pemerintah daerah Kota Sukabumi tidak responsif. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (mg5)