LENGKONG– Aksi bakar ban yang sempat terjadi sebelumnya menjadi latar kuat bagi audiensi masyarakat Pajampangan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kerusakan jalan. Namun, forum yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (22/4/2026), justru menyisakan kekecewaan mendalam.
Sejak awal, suasana aula dipenuhi harapan. Perwakilan warga, aktivis, hingga sejumlah pemangku kepentingan hadir dengan satu tujuan: mencari solusi atas persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni kerusakan jalan dan maraknya kendaraan over kapasitas sumbu tiga. Harapan itu mendadak terasa pincang ketika kursi perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat kosong.
Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM), Hendra Permana, menyayangkan ketidakhadiran instansi yang dinilai memiliki peran strategis dalam persoalan tersebut. Menurutnya, kehadiran ESDM sangat krusial karena banyak perusahaan pengguna kendaraan overload berada di bawah kewenangan perizinan provinsi.
Baca Juga:Masyarakat Pajampangan Ambil Alih Pengawasan Truk ODOl yang MelintasCPUGGp Bukan Sekedar Ikon Kabupaten Sukabumi
“Memang ada pemberitahuan sebelumnya terkait ketidakhadiran ESDM, tapi kami sebagai perwakilan masyarakat Pajampangan sangat berharap mereka hadir. Karena mayoritas perusahaan yang menggunakan kendaraan over kapasitas itu izinnya dari provinsi,” ujarnya, kepada media, pada Minggu (26/4/2026).
Hendra menilai absennya ESDM membuat forum kehilangan salah satu pihak kunci yang seharusnya bisa memberikan solusi konkret, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar.
“Kami ingin ada kebijakan tegas. Kalau perlu, diberlakukan sanksi bagi perusahaan yang masih membandel menggunakan kendaraan overload,” tegasnya.
Kekecewaan juga tampak dari raut wajah warga yang hadir. Mereka merasa aspirasi yang dibawa belum sepenuhnya terjawab. Kehadiran mereka di forum tersebut diiringi harapan besar akan adanya titik terang, terutama dari pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap aktivitas pertambangan dan distribusi material.
Bagi masyarakat Pajampangan, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan. Kerusakan jalan tak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian, keselamatan, hingga kualitas hidup sehari-hari. (mg3)