JL IRHANDA – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, menilai janji politik dana abadi Rp10 juta per RT yang digaungkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat kampanye merupakan janji yang tidak matang. Pasalnya, Agus menilai janji politik itu tidak mempertimbangkan aspek regulasi.
Menurut Agus, sejak awal tim pemenangan Ayep Zaki dinilai terlalu bersemangat menyampaikan janji politik kepada masyarakat tanpa memperhitungkan mekanisme dan regulasi pemerintahan yang berlaku. “Nah ini terkait janji politik timnya Pak Wali Kota Sukabumi saat kampanye terlalu semangat, terlalu menggebu-gebu. Sehingga tidak mempertimbangkan regulasi yang ada di Kota Sukabumi dan di Indonesia,” ujar Agus.
Program dana abadi untuk RT memang sulit direalisasikan apabila tidak memiliki dasar regulasi yang kuat. Karena itu, Agus menilai janji tersebut sejak awal seharusnya dikaji secara matang sebelum disampaikan kepada masyarakat. “Khususnya dana abadi tadi, Kota Sukabumi memang belum bisa merealisasikan janji itu. Harusnya saat kampanye jangan menjanjikan hal yang muluk-muluk,” katanya.
Baca Juga:DPRD Sukabumi Dukung Kemah Religi Pemuda Masjid untuk Pembinaan Generasi MudaParipurna DPRD Kabupaten Sukabumi Agenda Penyampaian LKPJ 2025
Meski wali kota beralasan terbentur aturan setelah menjabat kepala daerah, Agus menilai Ayep tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan saat Pilkada. “Walaupun sekarang alasannya regulasinya tidak bisa merealisasikan dana abadi, mungkin Pak Wali tetap harus menjawab janji itu kepada masyarakat yang sudah memilihnya, apa solusinya,” ucapnya.
Agus bahkan menyebut janji politik tersebut terkesan asal disampaikan tanpa kajian mendalam terhadap aturan yang berlaku. “Ini termasuk janji politik yang ngasal atau bisa dibilang asbunlah (asal bunyi) karena tidak mempertimbangkan regulasi yang ada,” tegasnya.
Selain menyoroti janji politik, Agus juga memberikan tanggapan terkait pernyataan Wali Kota Sukabumi mengenai aksi Forum RWRT Kota Sukabumi. Sebelumnya, Ayep Zaki menyebut forum tersebut tidak memiliki badan hukum yang sah. Menurut Agus, pernyataan tersebut kurang tepat dan berpotensi menimbulkan polemik baru di tengah aspirasi para ketua RT dan RW yang tengah disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Menurut saya, Pak Wali kurang tepat menanggapi aksi Forum RWRT. Harusnya Pak Wali dengan bijak menanggapinya, karena forum itu tidak perlu adanya legalitas,” katanya.