Menurut Jamaludin, keberhasilan implementasi program tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia perbankan, Baznas, serta lembaga pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan terutama untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sejak tahun 2022 hingga 2026, BPJPH telah mengalokasikan anggaran untuk membantu pelaku UMKM. Namun, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat segera memperoleh sertifikat halal sebelum masa wajib halal diberlakukan,” ujarnya. (mg5)
Pemkot Sukabumi Percepat Program Wajib Halal
