JL PERINTIS KEMERDEKAAN – Pemerintah Kota Sukabumi mengapresiasi kinerja Polres Sukabumi Kota yang dinilai telah membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung jalannya pemerintahan di daerah. Selama ini jajaran Polres Sukabumi Kota telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Sukabumi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Sukabumi Kota yang selama ini telah membersamai pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapang Merdeka, kemarin (1/7).
Kehadiran aparat kepolisian dinilai mampu menciptakan stabilitas keamanan sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dia menilai hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan kepolisian merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sinergi yang telah terbangun, kata Bobby, perlu terus dipelihara melalui koordinasi yang kuat di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga:Harga Daging Ayam dan Telur Ayam TurunManfaatkan Momen Apeksi Perluas Jaringan
Dia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Polri. Dia berharap institusi kepolisian semakin profesional, adaptif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai semangat Polri Presisi.
“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya, terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, semakin presisi dalam pelayanan, dan mampu memperkuat kolaborasi dengan seluruh lembaga,” katanya.
Bobby juga menanggapi berkembangnya berbagai aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Sukabumi. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Dia menegaskan, kritik maupun masukan yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan. Seorang pemimpin, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjawab berbagai aspirasi tersebut melalui komunikasi dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kalau ada kritik atau koreksi dari masyarakat, itu hal yang wajar. Tugas seorang pemimpin adalah menjawab berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ungkapnya.