SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, mengisyaratkan akan melakukan perombakan terhadap sejumlah program pemerintah pada 2027. Langkah tersebut disiapkan menyusul masih adanya penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama dalam penanganan persoalan stunting, pengangguran, dan kemiskinan.
Ayep menegaskan, efektivitas program pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang lebih penting, menurut dia adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Ayep ketika menyinggung implementasi nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat. Menurut dia, toleransi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia dan antarumat beragama, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang mampu menjawab persoalan sosial.
Baca Juga:Kelurahan Cikundul Implementasikan Posyandu Enam SPMDispusipda Kota Sukabumi Memasifkan Budaya Literasi
“Program fokus saya adalah bagaimana menyelesaikan pengangguran secara efektif, penyelesaian stunting secara efektif, penyelesaian kemiskinan secara efektif,” kata Ayep, Sabtu (19/9).
Menurut Ayep, penggunaan kata ‘efektif’ memiliki makna penting dalam pengelolaan program pemerintah. Anggaran yang besar, kata dia, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak disalurkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Ia mengakui masih menemukan persoalan dalam pelaksanaan sejumlah program.
Salah satunya terkait penanganan stunting yang menurutnya belum sepenuhnya menggambarkan kesesuaian antara besaran anggaran dan manfaat yang diterima masyarakat. “Anggarannya gede, tapi tidak tepat sasaran. Contoh stunting. Anggarannya besar, tapi yang dimakan oleh yang stunting sedikit. Nah, ini kita akan rombak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya rencana evaluasi terhadap pola pelaksanaan program penanganan stunting. Pemerintah Kota Sukabumi akan melihat kembali bagaimana anggaran yang tersedia diterjemahkan menjadi intervensi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang mengalami persoalan stunting.
Tidak hanya stunting, Ayep juga menyoroti program penanganan pengangguran. Menurut dia, tersedianya anggaran dalam dokumen pemerintah belum otomatis menyelesaikan persoalan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Ia menilai program harus mampu menghasilkan dampak yang terukur, terutama dalam membuka akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. “Pengangguran, anggarannya ada, tapi anggaran itu tidak bisa memberangkatkan orang bekerja. Maka itu kita akan rombak di 2027,” katanya.