Wali Kota Ultimatum Pejabat, Ayep Zaki: Tidak Benar Kerjanya Pasti 'Diparkir'!

Istimewa
SOFWAN ZULFIKAR/CIANJURSUKABUMIEKSPRES PELANTIKAN: Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melantik dua pejabat eselon II dan satu orang administrator di Ruper Setda Kota Sukabumi, belum lama ini.
0 Komentar

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki memberikan peringatan tegas kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya menduduki jabatan, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja nyata dan menjalankan fungsi kepemimpinan secara maksimal.

Ayep bahkan menegaskan, pejabat yang tidak mampu bekerja dengan baik berpotensi dicopot dari jabatannya atau ‘diparkir’ dari posisi struktural. ‎Peringatan tersebut disampaikan Ayep usai melantik dan mengambil sumpah atau janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, belum lama ini.

‎Menurut Ayep, jabatan sebagai kepala dinas maupun pimpinan OPD bukan sekadar posisi struktural. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab untuk memastikan roda organisasi, program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai target.

Baca Juga:DPAC Demokrat Dapil 5 Sukabumi Bahas Usulan PAW Anggota DPRDOptimis Kabupaten Sukabumi MUBARAKAH Bisa Terwujud

“Ya, pasti diparkir eselon II. Kalau tidak benar kerjanya, pasti diparkir. Kira-kira begitu ya, harus kerja semangat semua. Perlihatkan kerjanya. Jadi, jangan sampai nanti disimpan atau diparkir,” tegas Ayep.

Ia menekankan, pejabat eselon II harus menjadi penggerak utama di OPD yang dipimpinnya. Kepala dinas tidak boleh hanya duduk di belakang meja sementara sebagian besar pekerjaan dan pengambilan peran kepemimpinan justru dibebankan kepada bawahannya.

‎Ayep secara khusus mencontohkan kondisi ketika seorang kepala dinas justru lebih banyak menyerahkan pekerjaan kepada sekretaris dinas maupun kepala bidang. “Contoh, jadi ada kepala dinas tapi yang disuruh sekdisnya, kabidnya, karena kadisnya diam terus,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi semacam itu tidak boleh terjadi karena kepala OPD memiliki tanggung jawab utama dalam mengarahkan, mengendalikan serta memastikan seluruh program perangkat daerah berjalan. Karena itu, Ayep meminta seluruh pejabat, terutama para kepala OPD, segera menunjukkan kinerja dan hasil kerja yang dapat diukur. Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak merasa aman hanya karena telah menduduki jabatan tertentu.

‎Peringatan tersebut sekaligus menjadi pesan bagi pejabat yang baru mendapatkan amanah untuk segera bekerja dan membuktikan kapasitasnya. Evaluasi terhadap kinerja pejabat menjadi bagian penting dalam memastikan organisasi pemerintahan berjalan efektif. “Harus kerja semangat semua. Perlihatkan kerja,” kata Ayep.

0 Komentar