Muraz berharap, pemerintahan saat ini dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan infrastruktur dan menyusun arah pembangunan yang jelas. Dengan demikian, peningkatan arus kendaraan dan kunjungan masyarakat tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai, pemerintah perlu memiliki gambaran yang konkret mengenai sektor-sektor yang akan dikembangkan untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan kunjungan masyarakat yang melintasi jalur Tol Bocimi.“Kalau kita tanya kepada pemerintah daerah, perencanaan apa supaya Kota Sukabumi ini menjadi tujuan wisata orang-orang yang nanti lewat tol?” kata Muraz.
Menurut dia, pertanyaan tersebut penting dijawab melalui kebijakan pembangunan yang terarah, termasuk penyiapan fasilitas perkotaan, pengembangan potensi wisata, dan penciptaan lingkungan kota yang nyaman bagi pengunjung.Rencana pinjaman daerah kepada PT SMI tersebut dijadwalkan menjadi pembahasan DPRD Kota Sukabumi pada akhir tahun ini. Namun, besaran nominal pinjaman yang akan disetujui belum dapat dipastikan.
Baca Juga:PT.BPR Sukabumi Luncurkan Aplikasi Layanan Transaksi SobatWabup Sukabumi Apresiasi Panen Melon TSM Farm di Bumdes Tenjoayi Sukses
Pembahasan di tingkat legislatif menjadi salah satu tahapan penting untuk menilai kelayakan rencana pinjaman, termasuk kebutuhan pembiayaan, tujuan penggunaan dana, kemampuan fiskal daerah, serta konsekuensi pembayaran dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam konteks tersebut, pandangan Muraz menyoroti pentingnya memastikan bahwa kebijakan pembiayaan melalui pinjaman tidak semata-mata berorientasi pada ketersediaan anggaran pembangunan. Lebih dari itu, penggunaan dana perlu didasarkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat yang sebanding dengan kewajiban yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Keputusan mengenai rencana pinjaman tersebut diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari kondisi keuangan daerah, kebutuhan pembangunan infrastruktur, potensi peningkatan PAD, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik. (mg5)