Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, TB Mulyana Syahruddin, menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki kewajiban untuk terus hadir dan berbuat bagi masyarakat sebagai bentuk pengabdian yang berkelanjutan.
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.
Pernyataan itu disampaikan TB Mulyana Syahruddin usai kegiatan Pendidikan Politik yang digelar di Saung Sawala, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (5/11/20)
Baca Juga:Rancang Masa Depan Kota Sukabumi, Bappeda Perkuat Kajian Lingkungan dalam Revisi RTRWBupati Sukabumi Sidak Proyek Alun-alun Cibadak
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 20 persen peserta berasal dari kader partai, sementara 80 persen lainnya merupakan masyarakat umum. Komposisi tersebut, kata TB Mulyana, menjadi bukti nyata komitmen Golkar dalam membangun sinergi antara kader partai dan masyarakat.
“Jumlah peserta yang didominasi masyarakat umum merupakan bentuk komitmen kami bahwa sinergi antara kader dan masyarakat menjadi titik penting dalam keberhasilan program-program pemerintah,” ujarnyIa menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.
Menurutnya, ketika pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan arah pembangunan sudah terbangun dengan baik, maka Kabupaten Cianjur memiliki peluang besar untuk melakukan berbagai lompatan pembangunan.
“Saya optimistis Kabupaten Cianjur bisa melakukan lompatan-lompatan pembangunan. Namun itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau partai politik, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” katanya.
TB Mulyana juga menegaskan bahwa politik tidak semata-mata berkaitan dengan kontestasi pemilu atau aktivitas politik praktis.
“Peraturan daerah, peraturan desa, hingga undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan, kesehatan, ketertiban masyarakat dan berbagai aspek kehidupan lainnya merupakan produk politik yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan publik. Bahkan, ia menilai seluruh partai politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta membantu menyosialisasikan berbagai regulasi baru yang diterbitkan penyelenggara pemilu.
Baca Juga:Sukabumi Optimis Jadi Kekuatan Strategis Ketahanan Pangan di JabarKKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ciwaru Ciemas
Ia mengatakan, peningkatan partisipasi politik masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peran partai politik, media massa, serta berbagai elemen masyarakat juga sangat diperlukan agar tingkat partisipasi politik terus meningkat pada setiap penyelenggaraan pemilu.